JAKARTA, (SB)– Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) secara resmi meluncurkan Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tenaga Medis, Selasa (22/7/2025), di Aula Gedung Kemdiktisaintek RI. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., hadir langsung mengikuti peluncuran program strategis tersebut.
Peluncuran Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tenaga Medis, Selasa (22/7/2025), di Aula Gedung Kemdiktisaintek RI. (Foto:adpim)
Program ini dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di bidang kesehatan, sejalan dengan misi besar AstaCita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam penguatan sistem kesehatan akademik nasional.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menekankan pentingnya pendidikan tinggi yang berorientasi pada akses, mutu, relevansi, dan dampak. Ia menyebut, sektor kesehatan memerlukan tenaga profesional yang andal serta hasil riset yang langsung berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Pendidikan tinggi harus menghasilkan tenaga medis yang berkualitas dan mendorong hilirisasi riset untuk meningkatkan layanan kesehatan nasional,” ujar Brian.
Sebagai bentuk percepatan, Kemdiktisaintek telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mendorong pemenuhan dan pemerataan dokter dan dokter spesialis mulai 2025. Dari 136 Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia, saat ini 25 FK telah menyelenggarakan 358 program studi spesialis dan subspesialis.
Satgas juga menyiapkan strategi quick win melalui tiga langkah utama, yaitu:
-
Penambahan prodi dan kuota mahasiswa spesialis-subspesialis melalui kemitraan perguruan tinggi,
-
Penempatan residen senior di Rumah Sakit Pendidikan (RSP) prioritas,
-
Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Kita dorong kolaborasi lintas sektor agar program ini bisa berjalan optimal. Kami juga terbuka terhadap masukan dan kritik,” tambah Brian.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti pentingnya reformasi pendidikan kedokteran, khususnya dalam upaya pemerataan distribusi dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia.
“Masalah pemerataan dokter spesialis sangat mendesak dan tidak bisa diabaikan,” tegas Menkes.
Sebagai bentuk kolaborasi, Kemdiktisaintek juga menggandeng Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) yang menaungi 57 FK. Dalam waktu dekat, direncanakan pembukaan 148 prodi spesialis dan subspesialis serta kerja sama dengan lebih dari 350 rumah sakit di periode 2025–2026.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kuota mahasiswa dokter spesialis menjadi lebih dari 8.000 orang pada 2026, dengan target lulusan mencapai lebih dari 6.000 dokter spesialis per tahun pada 2030. Dengan penambahan FK menjadi 144 fakultas pada 2025, jumlah lulusan dokter umum juga diproyeksikan mencapai 15.000 orang per tahun.
Selama periode 2025–2030, Indonesia ditargetkan menghasilkan lebih dari 48.000 dokter untuk mengatasi kekurangan yang ada saat ini.
Di Kalimantan Barat, kebutuhan dokter spesialis juga masih tinggi. Dari total 22 RSUD yang tersebar di kabupaten/kota, saat ini baru tersedia 186 dokter spesialis dari kebutuhan ideal sebanyak 595 orang, atau masih kurang 409 dokter spesialis di tujuh bidang utama: Anak, Bedah, Penyakit Dalam, Obgyn, Anestesi, Patologi Klinik, dan Radiologi.
Sementara itu, RSUD tingkat provinsi baru memiliki 33 dokter spesialis dari kebutuhan ideal sebanyak 40 orang, sehingga masih kekurangan tujuh dokter spesialis.
Merespons hal tersebut, Sekda Kalbar dr. Harisson menyambut baik program akselerasi ini dan berharap implementasinya bisa segera dilakukan.
“Program ini sangat kami harapkan untuk segera terealisasi, demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat Kalbar yang saat ini masih kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis,” ungkap Harisson. (Nzr)
