 |
| Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd, bersama Walikota Pontianak dan Wakil ketua I Tim Penggerak PKK Kalbar memberikan keterangan kepada awak media usai dialog dengan beragam elemen masyarakat pada konsolidasi program bangga kencana. (Foto:prokopim) |
Program ini dilaksanakan Kemendukgama bersama dengan dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."Jadi seperti di Pontianak bersama dengan Pemprov Kalbar dan Pemkot Pontianak," katanya di depan peserta konsolidasi program bangga kencana, di Pontianak, Sabtu.(7/3/2026).
Tujuan utama Program Bangga Kencana adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dan mewujudkan keluarga berencana yang efektif. Program ini juga mencakup komponen-komponen seperti Bina Keluarga Balita, Bina Keluarg Remaja, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
Untuk mendukung program tersebut ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari tenaga kesehatan dan petugas sosial yang bertugas membantu keluarga berisiko stunting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah stunting.
"Program ini bagian dari upaya pemerintah menurunkan angka stunting di Indonesia, " jelas Wihaji.
Menteri Wihaji juga menyampaikan tentang MPG 3B program Makan Pendamping Gizi yang ditujukan khusus bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD.Program ini bertujuan mencegah stunting dan meningkatkan gizi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menciptakan generasi sehat, kuat, dan cerdas.
Perlu diketahui jika di negara lain juga memiliki program makan bergizi gratis maka untuk MPG 3B ini satu-satunya hanya ada di Indonesia.
"Karena itu perlu didukung bersama, ibu-ibu TPK.,(tim pendamping keluarga) berperan ikut memberikan edukasi," katanya.
Wihaji menekankan pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana serta upaya percepatan penurunan stunting.
Menurut Wihaji, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Pasal 47, pemerintah menugaskan TPK di seluruh Indonesia untuk membantu pendistribusian Makanan Pendamping Gizi (MPG) kepada kelompok sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Ia menegaskan bantuan tersebut harus benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
“Kita pastikan MPG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Ini bagian dari tugas baru yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga,” ujarnya.
Wihaji juga meminta para pendamping keluarga untuk terus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan program pembangunan keluarga. Ia menilai TPK di Kalimantan Barat, termasuk di Kota Pontianak, memiliki peran besar dalam pendampingan keluarga serta edukasi kesehatan reproduksi di tingkat masyarakat.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nur Yamin, mengatakan kegiatan konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kapasitas Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan program Bangga Kencana di lapangan.
Menurutnya, Tim Pendamping Keluarga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta memastikan keluarga di masyarakat mendapatkan layanan yang berkaitan dengan kesehatan, gizi, dan perencanaan keluarga.
“Melalui kegiatan konsolidasi ini kita ingin memastikan seluruh Tim Pendamping Keluarga semakin solid dan memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program Bangga Kencana, terutama dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kalimantan Barat,” ujar Nur Yamin.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana untuk memanfaatkan bonus demografi yang sedang dialami kota ini. Saat ini jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai sekitar 693 ribu jiwa dengan komposisi usia produktif sekitar 69,12 persen.
“Bonus demografi ini harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan pembangunan daerah, salah satunya melalui penguatan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga,” ungkapnya.
Ia menjelaskan berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tahun 2025 terdapat sekitar 76.971 pasangan usia subur di Kota Pontianak yang menjadi sasaran utama pelayanan keluarga berencana dan pembinaan ketahanan keluarga. Selain itu, Kota Pontianak juga telah memiliki 29 Kampung Keluarga Berkualitas yang tersebar di berbagai kelurahan sebagai pusat integrasi program pembangunan keluarga.
Wali Kota juga menyampaikan bahwa hingga 2025 terdapat 8.553 keluarga berisiko stunting di Kota Pontianak yang telah mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga. Karena itu, penguatan tenaga lini lapangan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan keluarga di daerah.
“TPK adalah garda terdepan yang melakukan pendampingan keluarga secara langsung melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita hingga keluarga lansia,” tutupnya. (lyn/,r)
.jpeg)
