 |
| Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa saat menyampaikan sambutan pada HKG PKK ke -53 |
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22, dan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32.
Acara yang digelar meriah di Aula Besar Kantor Bupati Landak ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, pada 23 Juli 2025.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-X Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, di mana para Ketua TP PKK dari seluruh daerah berkumpul untuk menyusun program strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Landak, Karolin Margaret Natasa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar kepada daerahnya sebagai tuan rumah acara besar ini.
"Melalui Rakerda PKK ini, kami berharap dapat memprogramkan aktivitas yang mendukung pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," ungkap Karolin.
Bupati Karolin juga menekankan betapa pentingnya gotong royong dalam memperkuat ketahanan sosial bangsa, terutama di masa tantangan ekonomi dan global saat ini.
Ia mengajak semua pihak untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong melalui BBGRM sehingga bisa menghadapi segala tantangan yang ada.
Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Hj. Erlina Ria Norsan, memberikan apresiasi atas penyambutan yang luar biasa dari Pemerintah Kabupaten Landak.
Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk menindaklanjuti hasil Rakernas PKK yang telah dilaksanakan di Samarinda dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penguatan ideologi Pancasila dan peningkatan SDM.
Erlina juga menggarisbawahi isu-isu penting seperti stunting, trafficking, serta edukasi kepada ibu hamil dan imunisasi anak.
Ia berharap program-program PKK bisa diimplementasikan hingga tingkat desa dan kelurahan demi tercapainya kesejahteraan keluarga yang merata.
Acara tersebut tidak hanya menjadi konsolidasi program PKK, tetapi juga momentum untuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta mendorong mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang lebih sejahtera dan tangguh. (Anton)
