 |
| Acara penyerahan pidato kepada ketua DPRD kabupaten Landak Herculanus Heriadi. |
Rapat yang berlangsung di gedung DPRD ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Herculanus Heriadi, dan dihadiri oleh 28 dari 40 anggota DPRD, serta jajaran kepala dinas, badan, dan undangan lainnya.
Bupati Karolin menekankan pentingnya kebijakan anggaran sebagai alat untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada hari ini kita melaksanakan rapat paripurna dengan DPRD, dan sesuai semangat efisiensi, tiga agenda digabungkan menjadi satu. Agenda pertama adalah uap PPS terkait APBD perubahan Tahun 2025, diikuti dengan rancangan Perda yang berkaitan dengan RPJMD dan perubahan SOTK,” ungkap Karolin.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan APBD tersebut mengakomodasi berbagai perubahan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun provinsi, dengan penekanan pada efisiensi.
“Saat ini, total APBD mengalami pengurangan akibat perubahan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, prioritas tetap diberikan pada urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Bupati Karolin berharap, dengan pembahasan ini, semua pihak dapat memasukkan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMD, sehingga langkah-langkah pembiayaan untuk masa depan memiliki payung hukum yang jelas.
Ketua DPRD Kabupaten Landak, Herculanus Heriadi, menambahkan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang sejalan dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati untuk periode 2025-2030.
Heriadi menjelaskan bahwa kebijakan anggaran pemerintah daerah harus mencerminkan prioritas pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita perlu melihat bagaimana uang PPHS (Pajak Penghasilan) dapat memberikan gambaran umum terkait kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan. Pada tahun 2012, kita harus mengevaluasi kembali alokasi anggaran serta tantangan dan peluang yang ada,” ujarnya.
Menurutnya bahwa telah terjadi beberapa pergeseran dalam pengelolaan anggaran, sehingga penting untuk menyesuaikannya dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah saat ini.
"Tentu saja, RPJM-nya masih merujuk pada tahun 2009. Oleh karena itu, kita perlu membahas bagaimana anggaran dalam APBD ke depan dapat lebih sinergis dengan rencana strategis yang berlaku," jelas Heriadi.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya dukungan dari seluruh anggota DPRD untuk memastikan Bupati dan Wakil Bupati dapat menjalankan program-program mereka sesuai yang diterapkan di dalam visi dan misi yang telah ditetapkan.
"Kami akan mendukung sepenuhnya agar kepala daerah saat ini bisa bekerja secara efektif dan capaian yang diharapkan dapat terwujud." tutup Heriadi. (Anton)
