.jpeg) |
| Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 dari Kepala BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat. (adpim) |
Dalam paparannya, Rudy menyampaikan hasil pengawasan mendalam dengan fokus pada tema “Membangun Ketahanan Menuju Swasembada Pangan Kalimantan Barat.”
Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat fenomena “ilusi surplus”, di mana produksi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Dari 14 komoditas pangan strategis, hanya dua komoditas yang benar-benar surplus, sementara sisanya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan kebijakan turunan yang lebih spesifik, penguatan manajemen risiko, serta penyusunan peta komoditas pangan provinsi yang komprehensif. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan peningkatan proporsi anggaran ketahanan pangan dinilai perlu diperkuat.
“Pengawasan distribusi bantuan pemerintah juga harus semakin tepat sasaran agar benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas petani dan peternak,” ujarnya.
Rudy juga menekankan pentingnya perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2026. Berdasarkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2025, secara nasional rata-rata 74,74% intervensi sektoral berisiko tidak efektif dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.
Ia turut merekomendasikan pembentukan Forum Governansi Daerah dengan mengoptimalkan Forkopimda plus, sebagai forum strategis yang berperan layaknya dewan komisaris daerah untuk memastikan setiap belanja daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain isu ketahanan pangan, BPKP juga melaporkan hasil pengawasan yang berhasil mengidentifikasi potensi optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, serta penyelamatan keuangan negara/daerah di Kalimantan Barat senilai Rp367,68 miliar.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas analisis komprehensif yang disampaikan BPKP. Ia menegaskan bahwa Laporan Eksekutif Daerah merupakan instrumen penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah secara objektif.
“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPKP atas penyerahan Laporan Eksekutif Daerah ini,” ujarnya
Ia menambahkan bahwa laporan tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan potret nyata kondisi lapangan yang harus ditindaklanjuti secara serius.
“Tentu dari rekomendasi ini kami akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan,” tegasnya.
Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah ini diharapkan semakin mempertegas peran strategis BPKP dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (r/*)
