 |
| Acara tatap muka komandan satgas PKH bersama pengurus DAD kabupaten Landak |
LANDAK, suaraborneo.id – Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Landak menerima kunjungan kerja Komandan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Republik Indonesia, , pada Selasa (3/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung di rumah Radakng Aya Ngabang ini menjadi momentum penting dalam menyinkronkan kebijakan kehutanan pemerintah pusat dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat di daerah. Komitmen Penertiban Berbasis Keadilan.
Dalam arahannya, Mayjen TNI Dody Tri Winarto menjelaskan bahwa Satgas PKH dibentuk berdasarkan yang melibatkan sinergi 12 kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, serta Kejaksaan Agung.
Ia menegaskan bahwa misi utama satgas ini adalah menjalankan perintah Presiden untuk mengembalikan hak negara atas kawasan hutan sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sasaran utama Satgas PKH adalah korporasi besar yang menguasai lahan secara ilegal tanpa izin serta tidak memenuhi kewajiban pajak kepada negara.
Hingga awal Maret 2026, Satgas PKH telah mengidentifikasi dan menertibkan sekitar 5 juta hektare kawasan hutan di seluruh Indonesia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah penertiban tidak akan menyasar masyarakat kecil maupun masyarakat adat yang selama ini mengelola lahan secara turun-temurun untuk kebutuhan hidup.
“Kami hadir bukan untuk merampas tanah rakyat. Tujuan kita adalah menata kembali; mana yang memang hak negara harus kembali ke negara, dan mana hak rakyat harus diberikan kepastian hukumnya,” tegas Mayjen TNI Dody.
Mayjen TNI Dody juga mengajak masyarakat memanfaatkan skema perhutanan sosial agar pengelolaan lahan memiliki payung hukum yang kuat dan berkelanjutan demi masa depan generasi mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Heri Adiwijaya, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kehadiran tim Satgas PKH di Kabupaten Landak.
Dalam sambutannya ia mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Landak menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Jenderal di Kota Ngabang ini. Kehadiran Satgas PKH di Kabupaten Landak merupakan langkah strategis yang sangat kami tunggu-tunggu, terutama dalam memberikan kejelasan status tata ruang dan kawasan hutan di wilayah kami.
Kabupaten Landak memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun di sisi lain kami juga menghadapi tantangan terkait tumpang tindih lahan antara kawasan hutan dengan permukiman atau perkebunan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Jenderal memberikan harapan baru bagi kami untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria yang selama ini menghambat percepatan pembangunan di daerah.
"Kami sejalan dengan visi Pemerintah Pusat bahwa penertiban kawasan hutan harus memberikan dampak positif bagi pendapatan negara tanpa mengesampingkan kesejahteraan rakyat lokal. Kami siap mendukung penuh ketersediaan data dan koordinasi lapangan yang dibutuhkan oleh Satgas PKH, agar proses audit dan penertiban ini berjalan objektif dan transparan.
Harapan kami, melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Dewan Adat Dayak, dan Satgas PKH, kita dapat menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus melindungi hak-hak dasar masyarakat adat kami. Semoga kerja sama ini membawa keberkahan bagi kemajuan Kabupaten Landak.”katanya.
Pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak Cahyatanus juga menyambut positif kunjungan tersebut. Mewakili pengurus DAD, menyampaikan bahwa penjelasan dari Komandan Satgas memberikan ketenangan bagi masyarakat adat yang selama ini merasa khawatir terkait status lahan warisan leluhur mereka.
" DAD juga mengapresiasi langkah pemerintah yang berani menertibkan korporasi besar yang selama ini dinilai sulit tersentuh oleh penegakan hukum," ucap Cahyatanus.
Selain itu, DAD Kabupaten Landak menyatakan kesiapannya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat, termasuk membantu proses validasi data di lapangan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat masyarakat.
Sebagai bentuk penghormatan, para pengurus DAD menyambut rombongan dengan mengenakan atribut pakaian adat lengkap sesuai arahan Ketua DAD Landak.
Melalui pertemuan ini diharapkan tercipta transparansi serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan tokoh masyarakat lokal.
Kegiatan tersebut ditutup penyerahan tali asih kepada kelompok pemuda, panti asuhan dan lansia kemudian foto bersama dan doa adat penutup.(Anton).
.jpeg)
