-->

Percepat Legalitas Sawit Rakyat, Kalbar Fokus Bangun Database Pekebun

Editor: Redaksi
Sebarkan:

Lokakarya Akselerasi STDB dan 181 Master Desa STDB di Pontianak. (Foto:tim)
Pontianak, (SB) — Untuk mempercepat legalitas serta tata kelola kebun kelapa sawit rakyat, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Lokakarya Akselerasi STDB dan 181 Master Desa STDB di Pontianak. Selasa 20 Mei 2025. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten.

Lokakarya ini menjadi langkah strategis dalam percepatan penyusunan dan pemutakhiran Sistem Tata Kelola Database (STDB), sebuah instrumen penting dalam pencatatan data pekebun dan lahan secara akurat. STDB diharapkan dapat mendorong transparansi, keterlacakan, dan legalitas kebun sawit rakyat.

Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang memerlukan data valid dan terstruktur guna memastikan keberhasilan implementasi di lapangan.

Komitmen terhadap program ini turut ditunjukkan oleh kehadiran sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Plt. Kepala DKP3 Kabupaten Sekadau, Drs. Sande. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem perkebunan rakyat yang tangguh dan berkelanjutan.

Diharapkan, lokakarya ini tak hanya mempercepat validasi STDB di 181 desa, tetapi juga menjadi dasar kuat untuk pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan petani sawit di Kalimantan Barat.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Heronimus Hero, SP., M.Si., menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pelaku usaha sangat krusial dalam mewujudkan sektor perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan.

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan kerja sama dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) dan sejumlah lembaga mitra lainnya. Acara tersebut menjadi forum penting untuk membahas tantangan dan peluang sektor perkebunan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun sektor pertanian dan peternakan yang produktif, berdaya saing, dan ramah lingkungan,” ujar Heronimus.

Ia menambahkan, pihaknya terus mendorong penguatan regulasi, akses pasar, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar sektor ini memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Melalui kerja sama lintas sektor, diharapkan berbagai program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani serta kelestarian sumber daya alam di daerah. (tim)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini