PONTIANAK, Suaraborneo.id - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. membuka kegiatan Diskusi Penguatan Peran Para Pihak dalam Implementasi Proyek Green Climate Fund (GCF) Kalimantan Barat di hotel Mercure Pontianak, Rabu (6/11/2024).
Diskusi Penguatan Peran Para Pihak dalam Implementasi Proyek Green Climate Fund (GCF) Kalimantan Barat. (Foto:adpim)
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Harisson mengatakan bahwa negara maju dari negara Eropa, Jerman, Amerika, Perancis dan lain-lain melalui GCF memberikan bantuan (hibah) kepada Provinsi Kalimantan Barat seberat 59,5 juta Euro yang setara dengan 1 Triliun Rupiah.
"Ini akan dimanfaatkan melalui program selalu 7 Tahun. Jadi 1 Triliun itu program selama 7 Tahun dimana nantinya untuk melestarikan hutan kita dan memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan hutan dan mensejahterakan mereka melalui pengembangan atau potensi-potensi yang ada di daerah tempat mereka tinggal sehingga diharapkan dengan bantuan ini masyarakat kita yang tinggal di lingkungan hutan atau di daerah hutan akan meningkat kesetaraannya dengan tetap kita memperhatikan kelestarian lingkungan," ungkap Pj Gubernur Harisson.
Tak hanya itu terkait dengan bantuan hibah 1 triliun rupiah yang akan dilaksanakan melalui program selama 7 Tahun ini nantinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memastikan semua organisasi pemerhati lingkungan untuk ikut terlibat dalam perencanaan mengenai apa yang harus dilakukan kedepan.
Menurutnya, penyelesaian krisis lingkungan tentunya tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah sendiri tapi perlu dukungan dan kolaborasi semua unsur agar dapat mencapai hasil optimal, termasuk unsur masyarakat dan kelompok masyarakat yang hadir dalam pertemuan hari ini.
"Jadi hari ini kita mengundang organisasi - Organisasi pemerhati lingkungan untuk ikut terlibat dalam merencanakan apa yang harus dilakukan kedepannya dan tentu juga kita di awasi oleh negara pendonor terkait dengan penggunaan dana itu agar benar-benar sesuai dan tepat sasaran, efektif dan sesuai dengan tujuan mulia pemberian bantuan ini," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani mengatakan sasaran dari program ini terdapat pada 5 Kabupaten dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat.
"Jadi 5 Kabupaten ini kita sudah membuat WPK (Wilayah Penilaian Kinerja) yaitu ada dari Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Kubu Raya dan Ketapang. Ini juga untuk kurang lebih 200 Desa, jadi kalau memang tadi disampaikan 1 T kalau dibagi 7 Tahun dan dibagi 200 Desa kurang lebih hanya kurang lebih beberapa Milyar setiap Desa dan inilah kita coba terapkan," terangnya.
Menurut Adiyani di dalam kawasan hutan ada yang namanya perhutanan sosial, hutan desa, hutan adat, hutan kemitraan, hutan tanaman rakyat dan ini yang nantinya diharapkan dapat menjadi penarik dan mendorong untuk mendapatkan pendanaan ini dan diluar dari kawasan hutan tentu ada misalnya desa ketahanan iklim.
"Ini yang kita dorong untuk kita sepakati dan ini juga nanti bukan kita (Pemerintah) yang melakukannya, tapi mitra-mitra inilah yang nantinya mengawal kegiatan ini," pungkasnya. (Adpim)
