Pj. Gubernur Harisson. (Foto:Adpim). |
Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk duduk bersama dalam menjaga dan melindungi hak para pekerja perempuan khususnya di bidang perkebunan sawit.
Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Harisson mengungkapkan bahwa sekitar 85% pekerja wanita perkebunan kelapa sawit merupakan buruh dan sisanya merupakan pekerja administrasi atau perkantoran.
"Hal seperti ini harus diperhatikan hak-haknya oleh perusahaan kelapa sawit seperti kesehatan, kesejahteraannya. Jangan sampai kita menyamakan tenaga kerja yang pria dan wanita, karena secara fisik atau energi sudah berbeda," ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka secara langsung Sosialisasi dan Workshop Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Barat di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (28/8/2024).
Harisson menegaskan akan selalu memantau melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar terhadap perusahaan dalam melindungi pekerja perempuan.
"Saya akan terus memantau bagaimana pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di perkebunan kelapa sawit dan secara umum/semua industri juga akan kita perhatikan pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita," tegasnya.
Terkait menuju Indonesia Emas 2045, Pj. Gubernur menekankan pentingnya Perusahaan Sawit turut berperan aktif dalam penurunan angka stunting di Kalbar.
"Tolong, saya minta stunting diperhatikan, perusahaan perhatikan anak karyawan anda, karena stunting di Kalbar masih relatif tinggi. Ayo sama-sama kita pintarkan anak-anak Kalbar menuju 2045," ajak Pj. Gubernur sembari menutup sambutannya.
Agenda tersebut turut dihadiri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Pusat dan GAPKI Kalbar serta Kepala Perangkat Daerah Kalbar terkait serta Forum/Organisasi Pekerja Wanita Kalbar. (Adpim)