Sekadau Kalbar, Suaraborneo.id - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Paripurna Ke-12 masa persidangan Ke-3 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 3 buah Raperda, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten. Senin (11/9/2023). 
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 3 buah Raperda. (foto:nv).
Rapat Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Efendy dan didampingi Wakil Ketua II, Zainal.
Hadir pada Paripurna tersebut, 15 anggota DPRD lainnya, Sekertaris Daerah Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, Para Kepala SKPD dan tamu undangan.
Masing-masing Fraksi di DPRD Kabupaten Sekadau, yang terdiri dari 8 Fraksi yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura dan Fraksi Persatuan menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap 3 buah Raperda.
Salah satu fraksi DPRD Kabupaten Sekadau, yakni fraksi Hanura dengan juru bicara Abun Tono menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap Nota Pengantar yang disampaikan Bupati pada hari Rabu Tanggal 6 September 2023 yang lalu. Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberpa hal sebagai berikut :
1. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi Hanura minta perjelasan langkah-langkah konkrit dan strategis yang diambil pemerintah Daerah, sebagai tindak lanjut dari berubahnya kebijakan terkait penarikan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Dalam Perstujuan Pambangunan Gedung mohon penjelasan apa urgensinya perda ini bagi daerah, sasaran dan penerapan dilapangan seperti apa, mengingat banyak bangunan–bangunan dan kawasan terutama di kawasan pasar, terutama pasar sayur Sekadau yang bangunannya tidak memperhatikan kebersihan, keindahan dan estetika perda yang akan diterbitkan ini.
3. Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) :
a. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah, akan tetapi mekanisme yang di laksanakan tetap dengan memperhatikan variabel umum dan variabel teknis, mohon penjelasannya
b. Fraksi Hanura meminta penjelasan pertimbangan apa sehingga perlu dilakukan perubahan dalam perda ini, dimana kita ketahui bersama pada tahun 2024 kita menghadapi Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pilkada yang Anggarannya Sangat Besar, sementara program IP3K sebagai implementasi Visi/Misi Pemerintah Daerah belum tercapai, mohon penjelasannya.
4. Fraksi Hanura berpendapat, bahwa apabila Perda Organisasi Perangkat Daerah ini belum Urgent untuk kita terapkan atau kita laksanakan, mengingat kesiapan dari SDM kita yg terbatas dan Anggaran kita juga terbatas, kami sarankan untuk Perda ini kita tunda pelaksanaannya setelah 2024. (nv).
