LANDAK, suaraborneo.id – Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalbar berharap ke depannya UU perkoperasian dapat menjadi progresif dan reformis.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DAD Provinsi Kalbar, Glorio Sanen di sela-sela acara pengukuhan dan pelantikan pengurus DAD Kabupaten Landak periode 2022 -2027. Senin (10/10/2022).
Glorio menegaskan pihaknya mengharapkan UU Perkoperasian yang progresif dan reformis. Koperasi merupakan Perwujudtan Demokrasi Ekonomi yang dimandatkan oleh UUD 1945.
“Isu ini akan kita Koperasi merupakan Perwujudtan Demokrasi Ekonomi yang dimandatkan oleh UUD 1945 dialam Rakernas Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) pada 13-16 Oktober 2022 di Kota Balikpapan. Isu yang akan kami bawa ini ialah untuk mengawal RUU Perkoperasian,” tegas Glorio.
Dikatakan Glorio, saat ini RUU perkoperasian sedang dibahas oleh Komisi XI DPR. Pihaknya berharap ke depannya UU perkoperasian dapat menjadi progresif dan reformis.
Kepentingan DAD Provinsi Kalbar dalam mengawal hal ini adalah, keberadaan credit union (CU) yang ada di Kalimantan Barat.
Bagaimana RUU Koperasi ini justru menjadikan CU betul-betul lembaga perekonomian masyarakat yang bisa dimaksimalkan. Tidak kemudian RUU Koperasi ini justru posisinya melemahkan CU yang ada di Kalbar.
"Prinsipnya satu, kita mengharapkan RUU koperasi ini progresif dan reformis. Karena saya mengingatkan DPRD, UU koperasi pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seluruhnya,” kata Glorio
Menurutnya MADN juga memiliki kepentingan, yakni di Kalimantan, khususnya di Kalbar koperasi ini sangat berkembang dalam bentuk Credit Union.
Ada isu-isu yang dia pikir cukup menarik untuk dibahas saat Rakernas MADN. Dan tentunya MADN akan bersikap terhadap RUU Koperasi ini.
“Saya memastikan bahwa MADN akan mendorong RUU Koperasi bersifat progresif dan reformis, " ujarnya.
Ia mengakui kebetulan sudah dimandatkan oleh Ketua DAD Provinsi Kalbar untuk menjadi koordinator keberangkatan ini.
" Kami sudah menyiapkan isu-isu yang akan kami gaungkan di Rakernas mendatang, " aku Glorio. (Anton)