SEKADAU, suaraborneo.id - Pembinaan Organisasi Perempuan dan Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Sekadau tahun 2019, bertempat di gedung Mess Pemda Kabupaten Sekadau Kalbar, Selasa (10/9/2019) pagi.
Laporan ketua panitia pelaksana kegiatan, yang juga kepala Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Sekadau, H Suhardi mengatakan, sasaran program pemberdayaan perempuan adalah diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan dengan kata lain, mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan.
Suhardi mengatakan, Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Sekadau berada dibawah 2 kementrian yakni Kementerian Sosial dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2015 bertugas untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Pelayanan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan mengingat kasus atau permasalahan semakin meningkat. Pada tahun 2019 berdasarkan capaian aksi HAM Kabupaten Sekadau sampai triwulan ke dua dilaporkan sebanyak 9 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan tindaklanjut bervariasi, masih dalam proses hukum dan atau telah katuh vonis," katanya.
Suhardi mengatakan, untuk pemateri pada kegiatan ini oleh, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sekadau, Ny. Vixtima Heri Supriyanti dan Wakil Ketua Forum Puspa Kalbar, Sofyan Syodikin.
Sambutan Bupati Sekadau dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Sekadau, Zakaria Umar dan sekaligus membuka kegiatan mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini meningkat. Menurut catatan Komnas perempuan, pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2018 meningkat 14 persen dari tahun sebelumnya.
Untuk menyikapi isu persoalan perempuan dan anak, Zakaria mengatakan perlu melibatkan banyak pihak tidak terkecuali partisipasi lembaga masyarakat, akademisi, organisasi perempuan dan dunia usaha yang diharapkan dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam mengatasi dan menangani persoalan perempuan dan anak.
"Saya menyambut baik kegiatan pembentukan forum komunikasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA) di Kabupaten Sekadau ini. Dimana, forum ini berfungsi sebagai wadah bagi lembaga masyarakat yang peduli perempuan dan anak sebagai mitra bagi pemerintah daerah dalam mendukung program perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat," bebernya.
Pada acara pembukaan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Forkopimda dan Kepala SKD dilingkungan Pemkab Sekadau,
50 peserta terdiri dari unsur Organisasi Wanita se-Kabupaten Sekadau dan unsur Lembaga Masyarakat.
Penulis: (Tim liputan)
Editor: Asmuni