 |
| TEMUI MASSA: Ketua DPRD Kalbar Aloysius bersama unsur pimpinan dewan lainnya serta sekretaris daerah Kalbar duduk lesehan menerima massa aksi damai di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kalbar. (Foto:ist) |
Sempat berlangsung panas puluhan pengunjuk rasa akhirnya diterima ketua DPRD Kalbar Aloysius bersama unsur pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kalbar. Diterima dengan duduk lesehan tampak juga duduk Sekretaris Daerah Kalbar Harisson.
Pengunjuk rasa dipimpin Koordinator lapangan Syarif Falmuriandi Tri saris dari BEM Polnep. Sebelum diterima anggota dewan Kalbar situasi memanas, sempat terjadi insiden bentrok antara mahasiswa dengan Aparat Kepolisian dikarenakan memaksa masuk.
Orasi korlap aksi mengatakan mereka menunggu kedatangan Ketua DPRD Kalbar, sudah ada janji pertemuan namun tidak ditemui dibawah, selalu terjadi permainan seperti ini mahasiswa dihadang oleh Aparat Kepolisian dibawah tanpa langsung diberikan akses ke atas.
"Kami menuntut agar segera naik ke atas dan bertemu dengan Ketua DPRD Kalbar," kata korlap aksi.
Tak begitu lama aksi massa membakar ban dan kembali bentrok dengan kepolisian dikarenakan mendapat info Ketua DPRD tidak mau menemui massa di bawah, oleh karenanya mahasiswa memaksa masuk.
Setelah menuggu cukup lama akhirnya massa aksi memasuki Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kalbar. Dan ditemui oleh Aloysius, Ketua DPRD Kalbar, sehingga ketegangan massa aksi mereda.
Ketua DPRD didampingi Harisson., Sekda Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur Wakil Ketua DPRD Kalbar, beserta sejumlah anggota dewan lainnya.
Perwakilan mahasiswa mengungkapkan pengesahan RUU KUHAP merupakan salah satu bentuk pelanggaran privasi karena memberikan hak dan wewenang bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk melakukan penyadapan tanpa izin.
Sampai kapan Kalbar menjadi daerah tidak maju dengan Kondisi SDA yang melimpah sedangkan infrastruktur jelek dan rakyat Kalbar tidak menerima hasil dari SDA yang ada.
Kedepannya kami meminta Mahasiswa dan Pemuda dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah dalam memberikan pandangan akademik terkait perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kalbar.
Menanggapi pernyataan yang disampaikan perwakilan pengunjuk rasa Aloysius, menyampaikan permintaan maaf secara mendalam karena tidak hadir pada pelaksaanaan Aksi sebelumnya dikarenakan menghadiri Wisuda anak, DPRD juga menghadirkan OPD terkait untuk menjawab pertanyaan mahasiswa sekalian.
Terkait Transfer Keuangan Daerah juga menjadi perhatian kami di DPRD Kalbar ketika ini dipotong menjadi permasalahan pada rencana pembangunan infrastruktur di Prov Kalbar.
"Kami memperbolehkan jika mahasiswa ingin mendengarkan kajian mahasiswa terkait persoalan lingkungan, kesehatan dan pembangunan silahkan ajukan surat kami akan mengakomodir dalam bentuk RDP dan disampaikan pada Gubernur untuk menjadi pertimbangan, " katanya.
Pihaknya akan mengundang mahasiswa jika memang ada surat audiensi yang masuk.
Perlu dipahami dan dikawal bersama bahwa fokus program Gubenur Kalbar saat ini adalah Pembangunan, Kesehatan dan Pendidikan. Namun, hal ini harus bertahap mengingat baru hampir satu tahun Gubenur Kalbar menjabat.
Sementara itu Harisson, mengatakan penyerapan anggaran jika 12 November 2025 memang baru menyerap sekitar 61persen penyerapan ini lambat dikarenakan pembangunan harus dilaksanakan pada tahun yang sama
Perlu diketahui perencanaan biasanya pada bulan Februari Maret selanjutnya dilaksanakan Lelang pada bulan Juni dan Juli.
Dengan kondisi tersebut para Kontraktor baru bisa mengerjakan pada bulan Agustus September, sehingga penyelesaian pekerjaan baru pada Bulan Desember, ketika pekerjaan selesai barulah Pemprov memberikan bayaran Full sehingga terkesam terlambat karena harus menunggu pekerjaan selesai.
Tidak ada pemerintah yang tidak menginginkan pembangunan infrastruktur yang baik diwilayahnya, dengan kondisi efisiensi dan pengurangan dana transfer pusat, Gubernur Kalbar tetap berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan Infrastruktur di Kalbar.
Perlu diketahui juga bahwa tidak seluruh jalan menjadi kewenagan Provinsi untuk membangun, terdapat juga jalan yang menjadi ranah Kabupaten/kota dimana keterbatasan anggaran menjadi persoalan utama. Kami sudah menyampaikan ke Badan Pembangunan Nasional untuk menjadi perhatian
Aksi damai yang berawal sekitar pukul 14.30 WIB dan berakhir pukul 18.30 WIB tersebut menyampaikan tuntutan antara lain pembangunan infrastruktur yang merata, kesejahteraan rakyat,
Dewan diminta untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal. Serta menuntut keterbukaan informasi kepada masyarakat.(lyn/*)
.jpeg)
