 |
| Peresmian forum Provinsi Cerdas ( Smart Province) dan puncak pertemuan Smart Province Kalimantan Barat tahun 2025. (Humas pemprov kalbar) |
Hal tersebut dikatakannya ketiks membuka secara resmi forum Provinsi Cerdas (Smart Province) dan puncak pertemuan Smart Province Kalimantan Barat Tahun 2025 yang diikuti oleh Kepala Daerah se Kalimantan Barat atau yang mewakili di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (25/11/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan guna mencapai visi "Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan." Smart Province menjadi instrumen vital, terutama dalam mendukung Prioritas Pembangunan Keempat: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif.
Tata kelola tidak akan pernah berjalan optimal apabila birokrasi masih manual, lambat, dan terfragmentasi; karena itu, digitalisasi adalah solusi mutlak, bukan sekadar pilihan.
"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perguruan tinggi dan para mahasiswa yang hadir, sebab kehadiran Saudara sekalian menegaskan bahwa transformasi digital adalah kerja bersama. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kampus sebagai mitra strategis dalam mencetak talenta digital sekaligus menghilirisasi inovasi teknologi agar benar-benar menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat," ucap Harisson.
Dikatakannya, Transformasi digital yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat senantiasa diselaraskan dengan kerangka regulasi nasional maupun daerah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peta Rencana SPBE Provinsi Kalimantan Barat, serta RPJMD 2025-2029. Landasan ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar. menghadirkan aplikasi atau perangkat, melainkan membangun integrasi data yang utuh menuju terbentuknya Ekosistem Data Terpadu.
Seperti diketahui, Sebagai tindak lanjut nyata, pada kesempatan hari ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan dua inisiatif penting yaitu layanan internet publik yang dirancang untuk menjamin pemerataan akses informasi, sekaligus mengurangi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kemudian Pemantauan Layanan Publik melalui CCTV, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen real-time bagi pimpinan daerah dalam merespons cepat dan akurat berbagai persoalan masyarakat.
"Diharapkan para Bupati dan Wali Kota dapat menjadi pemimpin utama digitalisasi di daerah masing- masing, Pastikan Smart City selaras dengan arsitektur SPBE Provinsi dan Nasional serta Hindari sistem tumpang tindih dan fokus pada dampak pelayanan langsung bagi rakyat," pintanya.
Harisson berharap, agar forum panel hari ini, dapat memberikan pencerahan yang nyata terkait kebijakan nasional, peran akademisi, hingga teknologi imersif untuk promosi pariwisata dan investasi daerah ke tingkat global.
Mewujudkan Kalimantan Barat sebagai Provinsi Cerdas membutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak percepatan transformasi digital di Bumi Khatulistiwa.(lyn/r)
