 |
| Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi KDMP di Denpasar, Bali. (Foto:panrb) |
“Bapak Presiden mengatakan bahwa menggerakkan ekonomi rakyat dari desa adalah salah satu bentuk kebangkitan nasional,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat membuka Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi KDMP di Denpasar, Bali, Jumat (8/8/2025).
KDMP merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui prinsip ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Program ini mendorong ketahanan pangan, memperkuat ekonomi desa, dan memberdayakan UMKM melalui layanan simpan pinjam, pemasaran produk lokal, serta pengembangan usaha desa.
“Negara hadir bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak, dengan membuka akses, memutus ketergantungan, dan memperkuat ekonomi rakyat,” tegas Menteri Rini.
Meski jumlah KDMP telah melampaui target, Rini menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan koperasi. Digitalisasi proses bisnis dan integrasi data menjadi kunci agar koperasi lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Integrasi tersebut diwujudkan melalui keterpaduan seluruh platform layanan koperasi desa ke dalam sistem terpadu, memudahkan verifikasi, pembinaan, monitoring, dan pelaporan. Data seperti identitas, perizinan, aset, dan keuangan koperasi terhubung otomatis melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
Dashboard nasional disiapkan sebagai alat strategis untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) akan mempermudah analisis perkembangan usaha, mitigasi risiko, dan monitoring kompetensi pengelola koperasi.
Seluruh data koperasi dari desa hingga pusat akan dihubungkan melalui kodefikasi nasional serta verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem pusat dan daerah akan terintegrasi untuk memantau perkembangan, keuangan, dan layanan secara real-time.
Pendekatan inklusif dan literasi digital juga diperkuat agar seluruh desa, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dapat terlibat dalam ekosistem digital ini.
Kementerian PANRB menegaskan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Use case prioritas ditetapkan berdasarkan inisiatif yang selaras dengan program presiden dan sektor strategis, seperti pengentasan kemiskinan, kemudahan berusaha, administrasi pemerintahan, penerimaan negara, serta layanan siklus hidup warga negara. (panrb)
