Dukung Langkah Bupati Landak: Usulan WPR Demi Rakyat

Ketua TBBR DPD kabupaten Landak Lianus Pamajalat 

LANDAK, suaraborneo.id - Ketua TBBR DPD Kabupaten Landak, Lianus Pamajalatn, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Bupati Landak yang mengusulkan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

"Usulan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil, terutama mereka yang bergantung pada kegiatan pertambangan tradisional," ungkap Lianus, Selasa 5 Agustus 2025.

Dikatakannya  selama bertahun-tahun, warga di berbagai kecamatan Kabupaten Landak telah menggantungkan hidup dari sektor tambang rakyat, khususnya penambangan emas tradisional dengan peralatan sederhana dan modal yang minim.

 "Sayangnya, mereka sering kali berada dalam posisi rentan secara hukum, sosial, dan ekonomi. Kurangnya legalitas membuat mereka mudah dituduh melakukan tambang ilegal, padahal mereka hanyalah orang-orang biasa yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka," kata Lianus.

Usulan WPR dianggap sebagai jembatan menuju keadilan ekonomi. Dengan adanya WPR, masyarakat dapat menambang secara sah, tertib, dan ramah lingkungan. Penetapan WPR akan memastikan negara hadir sebagai pengayom, memberikan kepastian hukum, pendampingan teknis, dan perlindungan sosial bagi para penambang rakyat.

“Ini bukan hanya masalah tambang, tapi tentang hak hidup rakyat. Tentang ibu-ibu yang menunggu suami mereka pulang dari lubang tambang. Tentang anak-anak yang bisa tetap bersekolah berkat jerih payah orang tua mereka. Tentang masyarakat adat yang ingin memanfaatkan potensi alam dengan bijaksana demi keberlanjutan komunitasnya,” ungkap Lianus.

Menurut Lianus, langkah Bupati Landak ini dipandang sebagai tindakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil dan sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

" Kami mendukung penuh pengusulan WPR oleh Pemerintah Kabupaten Landak dan mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk merespons dengan cepat dan serius terhadap inisiatif ini, guna menciptakan ruang keadilan ekonomi bagi masyarakat tambang rakyat di Landak. Negara diharapkan hadir bukan untuk meminggirkan, tetapi untuk memberdayakan rakyatnya," tutup Lianus. (Anton).