JAKARTA, (SB) — Program Sekolah Rakyat kini menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut berperan penting dalam penataan kelembagaan serta pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
Rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta bahas solah rakyat. (Foto:panrb)
“Hari ini, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas yang secara khusus membahas perkembangan program Sekolah Rakyat. Dalam forum tersebut, kami memaparkan progres penataan kelembagaan dan pengadaan guru yang akan bertugas di Sekolah Rakyat,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini usai menghadiri rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Sebagai langkah penguatan tata kelola, Sekolah Rakyat akan dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Sosial. Nantinya, UPT ini akan berada dalam koordinasi langsung dengan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, berdampingan dengan Balai Diklat serta Politeknik Kesejahteraan Sosial yang telah lebih dahulu ada.
“Dengan model ini, Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem kelembagaan Kementerian Sosial yang sudah memiliki struktur operasional, alur penganggaran, serta mekanisme pembinaan SDM secara fungsional,” jelas Rini.
Dalam proses kelembagaan yang sedang berlangsung, hingga saat ini sudah ditetapkan 100 Sekolah Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari surat Menteri PANRB. Jumlah itu terdiri dari 32 Sekolah Rakyat jenjang Menengah Pertama, 44 jenjang Menengah Atas, dan 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Dari sisi sumber daya manusia, telah ditentukan 100 lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan alokasi 1.554 formasi guru yang telah melalui proses seleksi. Ke depan, pemerintah merencanakan penambahan 59 lokasi baru, dengan formasi guru yang akan disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing wilayah.
“Untuk tahap kedua, saat ini sedang dilakukan pemetaan kebutuhan SDM demi mencapai target akhir, yakni 200 lokasi Sekolah Rakyat,” tutup Menteri Rini. (panrb)