Fraksi PDIP DPRD Sekadau Sampaikan Catatan dan Usulan Terkait APBD 2023

Editor: yati
Sebarkan:

Juru bicara sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi PDI Perjuangan, Hans Christian. (Foto:yt)
Sekadau kalbar, Suaraborneo.id - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan Ke-3 DPRD Kabupaten Sekadau tahun 2024 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Kegiatan dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD Sekadau. Senin (8/7/2024).


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Effendy didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sekadau, Zainal, Plt. Sekretaris DPRD (Sekwan), Eko Sulistyo dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, 20 anggota DPRD lainnya, Kepala SKPD atau OPD beserta para tamu undangan.

Pada kesempatan tersebut, Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hans Christian mengatakan, Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Dalam pelaksanaannya,  laporan  keuangan pemerintah daerah oleh pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan  konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah (lkpd) yang meliputi laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional , laporan arus kas, perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan daerah," jelas Hans Christian.

Hans Christian juga mengatakan, fraksi PDI Perjuangan memiliki beberapa catatan dan usulan yang ingin disampaikan dalam raperda ini yaitu :

1. Apakah prioritas pembangunan daerah ( pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain yg termasuk dalam rpjmd 2020 – 2025 ) apakah sudah tercapai ? Jika belum sisa berapa % ?

2. Bagaimana  dan berapa realisasi penyerapan pendapatan dan belanja selama ini ?

3. Realisasi penyerapan belanja, seberapa besar deviasi antara anggaran dan phisik mohon penjelasan?

4. Bagaimana pengelolaan pinjaman dari pihak ke 3 apakah masih ada ?

5. Sejauh mana kenerja perusda memberi dampak terhadap kesejahteraan dan sumbangan terhadap PAD..?

6. Fraksi pdi perjuangan  mengapresiasi usaha pemerintah daerah dalam pencapaian pendapatan daerah, kami berharap inovasi dan strategi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD),  masih ada potensi pendapatan yang belum tergali secara maksimal, kami mendorong pemerintah daerah terus menggali potensi-potensi unggulan untuk meningkatkan upaya intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah?

7. Terkait pendapat asli daerah  (PAD)

• Sektor pajak daerah yang nominalnya mengalami kenaikan 12,4 miliyar dibandingkan dengan tahun 2022, tahun 2023 telah terealisasi sebesar 27,3 miliyar atau 97,74% pencapaian peningkatan diantaranya sektor pajak peneranagan jalan dengan tingkat sebesar 1,3 miliyar , melihat hal tersebut kami fraksi pdi perjuangan  meminta peninjauan kembali agar seluruh sektor pajak lainnya mengalami kenaikan merata?

• PAD dari sektor restribusi daerah hanya terealisasi 59,13% atau 3,1 milyar dari target 5,3 milyar namun dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar rp.923,9 juta  atau 2,2 %,

- Mohon penjelasan yang detail dan komprehensif tentang alasan mengapa sumber pendapatan dari restribusi daerah tidak mengalami pertumbuhan progresif sebagaimana dicanangkan dalam kua 2023?

8. Terkait pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari pernyataan modal  pada pt.bank kalbar yang bertujuan tidak diperjualbelikan tetapi mendapat deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dimasa akan datang. Selanjutnya dari pernyatan modal yang dilakukan pemerintah kabupaten sekadau hanya beberapa bumd saja yang memperoleh deviden yang cukup signifikan yang  berkontribusi terhadap (pad) maka kami berharap diperlukan evaluasi terhadap kinerja bumd-bumd sehingga mampu berkontribusi bagi pad dan bukan justru menjadi beban APBD?

9. Fraksi PDIP memandang  adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sangat besar, hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah , maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut dapat dimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah?

10. Terkait belanja daerah kami fraksi pdi perjuangan melihat  (rasio belanja modal) ta.2023 tergolong relatif kurang sehat dibandingkan dengan rasio belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa, setidaknya rasio belanja modal bisa ditingkatkan dikisaran 10% ?

Sebab dari sisi realisasi target belanja modal ditahun 2023 terealisasi rp.160,4 miliyar atau 87,08% dari target yang  dianggarkan  rp.184,2 miliyar, menurut kami belanja modal merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun?

11. Meminta penjelasan untuk dana hibah rp 38,7 atau 99,98% yang terealisasi  untuk detail dan komprehensif?

12. Fraksi pdi perjuangan berharap kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan serapan anggaran dengan segera menyelesaikan seluruh agenda pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Sekaligus untuk menghindari terjadinya (silpa) berlebih di akhir tahun anggaran yang disebabkan penyerapan anggaran yang kurang. Melihat dalam laporan anggaran (lra) silpa mencapai 56 milyar  yang cukup tinggi?. (yt)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini