![]() |
| Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kaltara melakukan kunjungan kerja ke DPR RI. (Foto:dprdkaltara) |
Kunjungan yang berlangsung Kamis (11/6/2026) tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST bersama anggota DPRD Kaltara, yakni H. Ladullah, S.Hi., H. Muhammad Nasir, S.Pi., Komaruddin, S.Kom., MH., Saleh, S.E., serta H. Mohammad Nafis. Rombongan diterima Kapoksi Fraksi PKS DPR RI, H. Alifudin, SH., MM.
Dalam pertemuan itu, DPRD Kaltara menyampaikan tiga usulan prioritas yang diharapkan mendapat perhatian dan dukungan pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, mengatakan salah satu aspirasi utama yang diperjuangkan adalah keberlanjutan sekaligus perluasan Program Kampung Nelayan di wilayah Kaltara.
“Program Kampung Nelayan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir. Karena itu kami berharap program ini bisa terus dilanjutkan dan diperluas agar semakin banyak nelayan yang merasakan dampaknya,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut telah membantu peningkatan sarana dan prasarana perikanan yang berdampak langsung terhadap produktivitas serta kesejahteraan masyarakat nelayan.
Selain sektor perikanan, DPRD Kaltara juga mendorong pembangunan industri pengolahan rumput laut di daerah. Selama ini, komoditas rumput laut yang menjadi unggulan masyarakat pesisir Kaltara masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah.
“Kami ingin ada industri pengolahan rumput laut di Kaltara sehingga hasil budidaya masyarakat memiliki nilai tambah lebih tinggi, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ekonomi daerah,” kata Muddain.
Tak hanya itu, persoalan konektivitas digital juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. DPRD Kaltara menilai masih banyak wilayah kepulauan dan desa terpencil yang mengalami keterbatasan akses internet maupun jaringan telekomunikasi.
Kondisi itu dinilai menjadi hambatan dalam pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga pengembangan ekonomi digital masyarakat.
“Transformasi digital harus dirasakan secara merata, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan. Karena itu penguatan jaringan internet menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kaltara berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan nyata terhadap usulan yang disampaikan, demi mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling utara Indonesia. (dprdkaltara)
