 |
| Wakil Bupati Kabupaten Malinau, Jakaria mengikuti secara virtual kegiatan Launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang dirangkaikan dengan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. (Foto:prokopim) |
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau. Agenda nasional ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter antikorupsi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Jakaria menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Malinau terhadap penguatan pendidikan antikorupsi bagi generasi muda sejak usia dini.
Menurutnya, penanaman nilai kejujuran, disiplin, dan integritas perlu dimulai dari lingkungan sekolah agar dapat membentuk karakter anak-anak yang berintegritas di masa depan.
“Peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi dapat segera diterapkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Malinau. Pendidikan antikorupsi penting dikenalkan sejak dini agar generasi muda memahami nilai kejujuran dan integritas,” ujar Jakaria.
Program tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang turut memberikan arahan terkait implementasi pendidikan antikorupsi di lingkungan pendidikan.
Selain membahas pendidikan antikorupsi, kegiatan juga dirangkaikan dengan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Dalam arahannya, Wabup Jakaria meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malinau untuk terus aktif memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang agar inflasi tetap terkendali.
“Seluruh perangkat daerah harus berperan aktif menjaga kestabilan pasokan dan harga kebutuhan masyarakat sehingga kondisi inflasi di Kabupaten Malinau tetap aman dan terkendali,” tegasnya.
Jakaria menambahkan, berdasarkan indeks penanganan inflasi, Kabupaten Malinau saat ini berada pada kategori aman atau zona kuning di wilayah Kalimantan Utara dengan capaian indeks di atas angka 71. (prokopim)
