 |
| Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. (Foto:ist) |
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, sejak Oktober 2024, pihaknya fokus pada transformasi pemerintahan agar semakin efektif dalam melayani masyarakat.
“Kementerian PANRB fokus melakukan transformasi di sektor pemerintahan untuk melayani negeri. Ini kami lakukan dengan menjalankan program strategis sembari mendukung program prioritas Presiden,” ujar Rini, Senin (20/10/2025).
Dalam 100 hari pertama pemerintahan, Kementerian PANRB berperan sentral dalam memastikan proses transisi berjalan lancar. Sebanyak 69 Peraturan Presiden mengenai penataan kelembagaan berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 100 hari, termasuk percepatan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di tingkat pusat. Langkah cepat ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik di masa transisi pemerintahan.
Di bidang pelayanan publik, Kementerian PANRB terus memperluas jangkauan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dalam satu tahun, terbentuk 66 MPP baru di berbagai kabupaten dan kota. Kini total ada 296 MPP di seluruh Indonesia, mencakup 58 persen wilayah kabupaten dan kota. Rata-rata setiap MPP menyediakan 155 jenis layanan terintegrasi, baik administrasi, perizinan, maupun non-perizinan.
Selain itu, kehadiran MPP Digital Nasional (MPPDN) turut mempermudah akses layanan masyarakat. Salah satu contohnya, layanan perizinan tenaga kesehatan kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam, dari sebelumnya hingga 14 hari kerja. MPPDN telah diimplementasikan di 199 daerah dengan 184.802 penerima manfaat.
Peningkatan akses dan kemudahan layanan berdampak langsung pada tingkat kepuasan publik. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024, nilai IKM mencapai 88,9 atau kategori “Sangat Baik” — tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2024 naik menjadi 4,02 (kategori A-/Sangat Baik) dari 3,89 di tahun sebelumnya.
“Capaian ini sejalan dengan arahan Presiden untuk melakukan pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Rini.
Transformasi digital pemerintahan juga menjadi fokus utama. Bersama Tim SPBE Nasional, Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap 1.750 kegiatan di kementerian dan lembaga, yang berhasil mengefisiensikan belanja TIK hingga Rp 100,1 miliar. Integrasi sistem digital juga diterapkan pada program perlindungan sosial, dengan potensi efisiensi anggaran mencapai Rp 100 triliun.
Dalam reformasi SDM aparatur, Kementerian PANRB mencatat rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) terbesar sepanjang sejarah pada tahun 2024, dengan total lebih dari 1 juta formasi—180 ribu PNS dan 870 ribu PPPK dari 6 juta pelamar. Kebijakan ini sekaligus menyelesaikan isu tenaga non-ASN yang telah berlangsung selama dua dekade.
Kementerian PANRB juga tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN serta Penghargaan dan Pengakuan ASN, sekaligus menerapkan kebijakan fleksibilitas kinerja ASN sebagai bagian dari modernisasi pola kerja yang menyeimbangkan produktivitas dan kesejahteraan.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, sebagai bentuk komitmen memperkuat integritas birokrasi.
“Kebijakan ini menjadi wujud komitmen kami dalam menjamin birokrasi yang bersih dan akuntabel,” ujar Rini.
Hasilnya, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkat, dengan 84 persen instansi berhasil memperbaiki nilai SAKIP. Selain itu, 231 unit layanan publik memperoleh predikat Zona Integritas pada tahun 2024, menambah total lebih dari 15 ribu unit layanan publik yang kini berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Nasional 2024 juga menunjukkan peningkatan, mencapai 73,98 atau kategori “Baik”, naik dari 72,68 di tahun sebelumnya. Sebanyak 48 instansi pusat dan 218 pemerintah daerah mencatat perbaikan nyata dalam penerapan reformasi birokrasi.
Kementerian PANRB kini juga telah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 yang menekankan pentingnya birokrasi yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada Oktober 2025, Menteri Rini menjadi delegasi Indonesia dalam Open Government Partnership Global Summit. Dalam forum tersebut, Indonesia mendapat apresiasi dari OECD atas penerapan teknologi digital dan AI untuk meningkatkan layanan publik. Indonesia juga memamerkan praktik baik melalui proyek digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi.
Selain bidang PANRB, kementerian ini turut mendukung program prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan perumahan rakyat. Dukungan dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM aparatur, tata kelola pemerintahan, serta percepatan digitalisasi dan integrasi kinerja lintas sektor.
Menteri Rini menegaskan, Kementerian PANRB terbuka terhadap masukan publik untuk terus memperbaiki langkah reformasi birokrasi di Indonesia. “Dengan semangat Transformasi Melayani Negeri, kami berkomitmen mendorong birokrasi agar semakin lincah, terbuka, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (panrb)
