TABANAN, (Suaraborneo.id) — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memastikan bahwa tata kelola kelembagaan Sekolah Rakyat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan kebutuhan guru serta tenaga kependidikan, guna menjamin keberlangsungan program tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kekuatan organisasi dan sumber daya manusianya.
Menteri PANRB Rini Widyantini saat mengunjungi SRMP 17 Tabanan. (panrb)
“Saya berkesempatan meninjau langsung proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat, yang merupakan bagian dari Program Prioritas Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas, setara, dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini saat mengunjungi SRMP 17 Tabanan, Senin (04/08/2025).
Menurut Menteri Rini, program Sekolah Rakyat sejalan dengan Asta Cita dalam membangun kualitas sumber daya manusia, memutus rantai kemiskinan, dan menyiapkan masa depan cerah bagi generasi muda. Sekolah ini tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga layanan gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter. Hal ini sejalan dengan program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat — semuanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kami melihat langsung bagaimana anak-anak yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, kini dapat tinggal di asrama, belajar secara layak, dan memiliki harapan besar akan masa depan. Kunjungan ini menjadi sarana untuk memahami kondisi riil di lapangan dan berinteraksi langsung dengan para guru serta siswa,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat adalah salah satu wujud nyata dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan. Pemerintah, melalui kolaborasi antarinstansi, menghadirkan pendidikan yang setara bagi masyarakat kurang mampu. Program ini menjadi simbol bahwa negara hadir hingga ke titik-titik layanan dasar, bukan sekadar mengedepankan capaian administratif semata.
“Ini adalah bentuk nyata dari visi Presiden, bagaimana negara makin dekat dengan rakyat, memperkecil jarak antara instansi pemerintah dan masyarakat. Intinya adalah kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Rini juga menyoroti bahwa Sekolah Rakyat mencerminkan prinsip shared outcome dalam reformasi birokrasi, yakni bahwa keberhasilan sebuah birokrasi diukur dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar jumlah regulasi yang dihasilkan. Ia berharap semangat yang ditunjukkan SRMP 17 Tabanan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendidikan akademik dengan empat pilar karakter: kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan. Dengan sistem boarding 24 jam, siswa mendapat jaminan gizi, layanan kesehatan, pendampingan keluarga, hingga pembinaan komunitas sekitar. Setiap siswa juga memanfaatkan kartu digital terintegrasi untuk absensi, makan, keuangan, dan ibadah. Program ini tidak hanya memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan partisipasi sekolah serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru, belanja sekolah, serta penguatan kohesi sosial.
(HUMAS MENPANRB)
