Ketapang Kalbar, Suaraborneo.id - Massa yang terdiri dari para sopir Truk, sopir Pick Up dan Nelayan melakukan aksi damai di kantor Bupati Ketapang, Rabu (03/08/2022) sore.
Massa yang terdiri dari para sopir Truk, sopir Pick Up dan Nelayan saat melakukan aksi damai di kantor Bupati Ketapang
Aksi ini buntut dari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah wilayah di kabupaten Ketapang.
Massa menduga kelangkaan terjadi, karena adanya penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat miskin oleh oknum tertentu bahkan dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Selain berorasi, massa juga membentangkan spantuk berisikan sejumlah tuntutan dan aspirasi “Gerakan masyarakat ketapang perang melawan mafia BBM Bersubsidi,” tulis spanduk yang dibawa Massa.
Selain itu ada juga spanduk bertuliskan “Diduga ada oknum anggota Polres Ketapang salurkan Minyak Solar ketambang emas illegal”.
Orator aksi, Isa Anshari, dalam orasinya menyampaikan, berdasarkan penelusuran yang dilakukan beberapa bulan ini, BBM diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang bekerjasama dengan beberapa cukong (bos) serta diduga melibatkan oknum anggota Polres Ketapang.
“Kami meminta Kapolri dan Kapolda untuk menangkap orang ini. Jika tidak ditangkap, maka kami yang akan menangkapnya,” tegas Isa Anshari.
Ia menambahkan, jika pemerintah, pertamina, pihak SPBU, SPBUN untuk Nelayan, dan aparat penegak hukum tidak mengindahkan semua tuntutan yang disampaikan, maka pihaknya akan melakukan tindakan nyata dan terstruktur, demi mencari keadilan dengan jalan jalan mereka sendiri.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, yang menerima aksi massa menjelaskan, pemerintah daerah menerima dan memfasilitasi tuntutan yang disampaikan dengan mendengar penjelasan pihak terkait.
Sementara mengenai surat edaran yang sudah disampaikan sebelumnya juga akan dilakukan revisi. Di kesempatan yang sama, ia juga meminta perwakilan massa untuk masuk berdiskusi dengan pemerintah daerah.
“Persoalan BBM ini tidak hanya persoalan kita di kabupaten Ketapang, tapi juga persoalan masyarakat, seluruh Kalimantan Barat, bahkan di seluruh Indonesia terjadi persoalan seperti ini,” kata Sekda Ketapang.
Sekda bahkan mengakui, bukan hanya masyarakat, pemerintah daerah juga terkena dampak dari kelangkaan BBM saat ini, terlebih persoalan energi merupakan kewenangan pemerintah pusat. (TN)