Sintang Kalbar, Suaraborneo.id – Belum lama ini, Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Liyus, meminta pemerintah untuk serius tangani pembangunan di wilayah perbatasan.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Liyus. Foto:int.
Mengingat, masih banyaknya persoalan yang muncul di wilayah perbatasan khususnya di wilayah Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Serawak (Malaysia).
Pemerintah pusat maupun daerah harus pro aktif mendengar dan merasakan keluhan yang dialami masyarakat di perbatasan agar tidak tertinggal.
Adapun kata Liyus, keluhan masyarakat di sana (perbatasan), seperti infrastruktur jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan dan masih banyak lagi yang lainnya.
“Pembangunan Insfrastruktur sangat diperlukan, tetapi jangan hanya itu saja, perlu juga membangunan hal lain yang menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk itu perlu kiranya koordinasi pemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhi apa yang dibutuhkan di wilayah perbatasan tersebut,” ujar Liyus.
Hal serupa yang dikatakan Niko, putra perbatasan, ia menilai selama ini wilayah perbatasan di jual untuk kepentingan politik maupun pribadi.
“Tidak sedikit para calon legislatif yang berjanji untuk mensejahterakan masyarakat perbatasan, namuk ketika sudah terpilih lupa dengan janji-janji manisnya,” katanya.
Namun demikian Niko masih optimis bahwa pemerintah sebenarnya bisa membangun wilayah perbatasan yang merupakan branda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun karena bencana yang bertubi-tubi hantam Indonesia maka anggaran yang seharusnya di bagi untuk wilayah perbatasan harus di bagi lagi untuk menangani Covid-19 serta bencana banjir, tanah longsor maupun lain sebagainya.
“Oleh sebab itu, mari kita bergandengan tangan dalam membangun wilayah perbatasan tanpa menyalahkan satu dengan yang lainnya, karena tanpa ada persatuan dari masyarakat perbatasan mustahil pembangunan itu bisa datang dengan sendirinya,” pungkasnya. (**)