Sekda Sintang Buka Pelatihan Teknis Penilaian Barang Milik Daerah

Sebarkan:

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si

SINTANG, suaraborneo.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si membuka pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang pada Rabu, 7 April 2021.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah menaruh harapan besar dengan pelaksanaan pelatihan ini dapat menjadi kegiatan yang mampu memberikan pemahaman yang tepat dan terukur dalam pengelolaan barang milik daerah, khususnya terkait dengan pelaksanaan penilaian atau penaksiran barang milik daerah selain tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. 

Pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu tugas yang tidak sederhana, dari mulai penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, penganggaran, pengadaan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan sampai dengan penghapusan dari daftar barang milik daerah adalah proses panjang yang melintasi tahun anggaran. Sehingga dibutuhkan kecermatan, kesabaran dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut. 

"Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terimakasih dan kebanggaan yang tinggi atas kerja keras dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mengelola barang milik daerah yang berada pada SKPD Saudara” ungkapnya 

“Saya juga tahu, masih banyak yang belum sesuai dengan harapan peraturan, namun saya percaya dengan kerja keras dan komitmen kita bersama, pada saatnya nanti kita dapat mencapai tujuan pengelolaan barang milik daerah yang baik, efektif, efisien, berdayaguna dan akuntabel. Pelatihan hari ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka pendek untuk penyelesaian beberapa persoalan yang kita hadapi. Untuk jangka panjang, agar kita tidak selalu bergantung pada pihak lain, saya sangat setuju dan berharap Pemerintah Daerah mampu memiliki Pejabat Fungsional Penilai Barang Milik Daerah agar pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam rangka pencatatan, pemanfaatan dan pemindahtanganan dapat berjalan dengan baik dan akuntabel” harapnya 

“Catatan saya untuk menjadi perhatian kita bersama dalam rangka pengelolaan barang milik daerah adalah Saya minta seluruh SKPD untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) baik rencana pengadaan maupun rencana pemeliharaan. Sebab mulai tahun anggaran 2021 ini, secara tegas dalam PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, RKBMD merupakan salah satu dasar penyusunan RKA SKPD. Sehingga kedepan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah tidak akan bisa dilakukan apabila tidak diusulkan dalam RKBMD” katanya 

“Proses penganggaran dan pengadaan barang milik daerah harus mempedomani ketentuan yang berlaku, jangan ada mark up terhadap pengadaan barang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Terkait Penggunaan barang milik daerah, saya minta agar digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, baik barang inventaris kantor maupun kendaraan dinas, buat surat penunjukan dan berita acara serah terima untuk penanggung jawab penggunaannya, yang paling penting harus selalu dipelihara dan laksanakan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak dan lain sebagainya. 

“Khusus kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai ketentuan, saya minta dilakukan penertiban, buat teguran atau peringatan. Bagi para pensiunan atau mantan pejabat yang belum mengembalikan kendaraan dinasnya agar dilakukan pendekatan dan diberikan surat teguran/peringatan untuk mengembalikan kendaraan tersebut, agar kedepan tidak menjadi persoalan bagi kita dan bagi mereka. Terhadap tanah dan bangunan saya minta dilakukan pengamanan, baik pengamanan adminitrasi maupun pengamanan fisiknya. Tanah yang belum ada Sertipikat, segera usulkan ke BPKAD untuk proses pensertipikatan, pasang patok batas, pastikan luas dan batas tanahnya dan jangan lupa dipelihara/ditata keindahannya” tambah Yosepha Hasnah

“Saya juga minta agar pencatatan, pembukuan dan pelaporan dilakukan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku, surat-surat dan dokumen penting agar disimpan dengan baik sepanjang barang milik daerah masih digunakan. Terhadap barang yang sudah rusak berat agar diusulkan untuk dilakukan penghapusan agar tidak menjadi catatan tanpa manfaat; Itulah beberapa catatan penting yang menurut saya harus menjadi perhatian kita bersama, dan semoga melalui pelatihan teknis ini mampu menjawab beberapa catatan penting tersebut, khususnya terkait dengan penilaian, pencatatan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah," tutup Yosepha Hasnah. (hms)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini