 |
| Bupati Sintang, Jarot Winarno |
SINTANG, suaraborneo.id - Bupati Sintang Jarot Winarno mengikuti Video Conference (Vidcon) bersama Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) dalam rangka mendengarkan arahan Menteri PPN/Bappenas RI terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2021, yang diikuti Bupati/Walikota, Sekda, Kepala Bappeda se-Kalbar, Senin (20/4/2020) pagi, di Pendopo Bupati Sintang.
Tema yang diangkat pada Musrembang tersebut yakni "Perencanaan Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumber Daya Alam, Menuju Kalimantan Barat Sejahtera"
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan, dengan adanya rencana pemotongan anggaran transfer daerah dari pemerintah pusat, hal itu menjadi kekwatiran atau kendala dalam proses pembangunan kegawatdaruratan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan secara khusus di Kabupaten Sintang.
"Yang meresahkan kami, seluruh dana untuk perbaikan jalan dan jembatan, seluruh dana di Perkimtan yang untuk air bersih, sanitasi, rumah kumuh, semuanya jadi nol pak," ungkap Bupati kepada Gubernur.
Padahal lanjut Jarot, Kabupaten Sintang baru saja mentas dari angka kemiskinan dua digit menjadi satu digit. Karena yang menjadi problem adalah ekonomi biaya tinggi akibat kegawatdaruratan infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga dengan pemotongan anggaran tersebut tinggal nol tadi, membuat Kabupaten Sintang tidak memiliki dana untuk perbaikan jalan dan jembatan baik itu ruas jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten dan jalan non status.
"Kami pada akhirnya berpikir dalam rasionalisasi ini akan kami letakkan dana yang fleksibel di UPJJ kami pak, yang bisa secara gawatdarutat kami gunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan. Kami letakanpun tidak bisa banyak-banyak, paling hanya sekitar 5 sampai 6 miliyar saja pak." ujar Jarot.
Untuk itulah Jarot meminta arahan dari Gubernur terkait ruas jalan provinsi, seperti misalnya ruas Nanga Mau - Nanga Tebidah yang saat ini sedang putus, kemudian lagi ruas Sintang - Semubuk yang menjamin konektivitas ke daerah perbatasan yang memang jadi jalan provinsi. Apakah kemudian nanti provinsi melalui kebijakannya akan tetap menjalankannya atau Privinsi menyiapkan dana fleksibel melalui UPJJ.
"Sehingga, ketika ada kegawatdarutan infrastruktur jalan dan jembatan, kami bisa berkoordinasi dengan provinsi, mana yang kabupaten kerjakan dan mana yang provinsi kerjakan"beber Jarot.
Selanjutnya, Jarot juga menyampaikan, yang menjadi keluhan masyarakat adalah masalah karet rakyat yang tidak tertampung, terlebih kondisi Covid-19 ini, karena berapa lama lagi akan berakhir kita tidak mengetahuinnya. Sehingga bisa saja pada saatnya nanti para pengepul karet pun tidak menampung karet rakyat. Untuk itulah kata Jarot Pemkab Sintang berkeinginan mengalokasikan anggaran 5 miliyar melalui dana penanggulangan covid-19 untuk stimulus ekonominya, sebagai dana banper (bantuan pemerintah), apabila pengepul itu tidak lagi bisa menampung karet rakyat, sehingga nantinya Pemkab Sintang bisa menggunakan dana tersebut.
"Mohon arahannya pak, kira-kira solusinya gimana, kami pikirkan ini apakah melalui Bumdes, apa melalui Koperasi, apa kami kerjasama dengan PTP 13, BUMN, apakah kami berkerjasama dengan sektor swasta, atau seperti apa kira-kira arahan bapak," ungkapnya.
Menanggapi yang di sampaikan Bupati, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, untuk ruas jalan yang menjadi tanggungjawab provinsi akan tetap ditangani dan dirinya pun tetap mengajukan hal tersebut kepada DPRD Provinsi. Sementara untuk hal-hal yang lain seperti yang di sampaikan Bupati terkait tentang karet, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten untuk mengambil kebijakannya.
"Cuman Nanga Mau Nanga Tebidah dan lainnya itu banyak amat yang protes, dikerjakan salah tidak dikerjakan salah, ada sedikit aja itu dah kemane-mane gitu, sehingga repot nanti, bagus diawasi betullah dari pada setelah selesai di ributkan," kata Sutarmidji.
Untuk itulah Sutarmidji minta baik itu Inspektorat, Kejaksaan supaya ketat dan jika perlu KPK juga di libatkan menangani hal-hal seperti itu.
"Saya juga minta Dinas PU setempat juga turut mengawasi, terlebih juga masyarakat harus mengawasi," pinta Midji. (*)