 |
| Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Kunjungan ke DPR RI |
SEKADAU, suaraborneo.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau kunjunganan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Kunjungan kerja tersebut disambut baik oleh 2 (dua) Anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan yang keduanya berasal dari Kalimantan Barat, dapil Kalbar yakni Lazarus dan Krisantus, pada Rabu (9/10).
Dalam kunjungan ini Anggota DPRD Kabupaten Sekadau memyampaikan tentang 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Sekadau yakni Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu bahwa alat transportasi penyeberangan masih menggunakan jasa kapal ferry, dikarnakan 3 kecamatan tersebut dipisahkan oleh sungai kapuas dan belum ada jembatan.
Untuk memperlancar arus transportasi 3 kecamatan ini menuju Ibu kota kabupaten, maka potensi dibangunnya jembatan sungai kapuas, dari sungai Asam ke Sunyat, Sungai Ayak Kecamatan Belitang Hilir.
Salah satu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi Partai Gerindra, Yodi Setiawan menyebut, potensi untuk dibangunnya jembatan di sungai kapuas itu, sudah dibicarakan pihaknya dengan para perwakilan Kalbar di DPR RI.
Selain itu, kita bicarakan juga mengenai pembangunan lainnya di Kalbar khususnya Kabupaten Sekadau,” kata Yodi lewat telepon selularnya, Jumat (11/10/2019).
Menurut Legislator Gerindra, Yodi Setiawan bahwa usulan perencanaan jembatan Kapuas yang disampaikan mereka mendapat tanggapan positif dari kedua wakil rakyat Kalbar tersebut.
"Bahkan, menyarankan agar Bupati Sekadau dan Ketua DPRD Sekadau agar berkonsultasi ke Dirjen Jembatan Kementerian PUPR pusat," jelasnya.
Yodi mengatakan, selain jalur Kementerian, untuk memperkuat, pihaknya akan mencoba mengusulkan melalui politik.
"Dengan telah di sampaikannya keinginan masyarakat melalui wakil rakyat, saya berharap usulan tersebut kedepan mendapatkan perhatian pemerintah pusat," harapnya.
Memang, kata Yodi, untuk membangun jembatan berskala besar, apalagi menyeberangi sungai kapuas, tentu dibutuhkan dana yang cukup besar.
"Mengandalkan APBD jelas tidak mampu, oleh karna itu, kita berharap banyak dengan APBN dalam hal ini,” harap Yodi.
Sambung Yodi, tugas DPRD bersama pemerintah daerah menyiapkan data-data pendukung, seperti studi kelayakan dan pembebasan lahan.
“Kami di DPRD akan berkerjasama dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan,” imbuhnya.
Penulis: Tim redaksi
Editor: Asmuni