 |
| Sosialisasi Antikorupsi bagi Tim Penggerak PKK se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Pontianak, Senin (12/10/2026) _ [adpim] |
Kegiatan yang merupakan hasil kerja sama TP PKK Provinsi Kalimantan Barat dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat ini menjadi upaya memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, khususnya terkait penggunaan dana hibah untuk mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Kalbar, Ny. Donata Krisantus, pengurus TP PKK Provinsi Kalbar, serta Ketua TP PKK dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat beserta jajaran pengurus.
Dalam sambutannya, Ny. Erlina mengapresiasi kolaborasi Inspektorat Provinsi Kalbar dan TP PKK Provinsi Kalbar dalam memberikan pemahaman mengenai pencegahan korupsi serta tata kelola keuangan yang baik di lingkungan organisasi PKK.
Ia menegaskan, pemahaman mengenai antikorupsi perlu diikuti dengan penerapan nyata dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyerapan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Ini sangat penting karena dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK, kita juga didukung dana hibah yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan, ketentuan, dan tujuan program yang telah direncanakan,” tegas Ny. Erlina.
Menurutnya, tertib administrasi bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, melainkan bagian penting untuk memastikan setiap program terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran TP PKK kabupaten/kota agar menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu sehingga tidak menimbulkan keterlambatan maupun tumpang tindih administrasi dengan program berikutnya.
“Kalau suatu program sudah selesai dilaksanakan, segera selesaikan laporan pertanggungjawabannya. Jangan sampai ketika ada kegiatan berikutnya, administrasi kegiatan sebelumnya belum tuntas. Kita harus tertib dalam perencanaan, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Ny. Erlina berharap materi yang disampaikan oleh para narasumber dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh peserta, serta diteruskan kepada jajaran TP PKK di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Dengan demikian, pemahaman mengenai pencegahan korupsi dan pengelolaan dana hibah yang akuntabel dapat diterapkan secara konsisten hingga ke tingkat pelaksana program di masyarakat.
Ia menambahkan, administrasi yang tertib dan dokumentasi yang lengkap akan memudahkan organisasi dalam melakukan evaluasi serta memenuhi kebutuhan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui sosialisasi ini, TP PKK Provinsi Kalimantan Barat berharap seluruh jajaran TP PKK semakin memperkuat budaya integritas dan tata kelola organisasi yang transparan serta bertanggung jawab. Dengan pengelolaan yang baik, dukungan anggaran pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan peningkatan kesejahteraan keluarga di Kalimantan Barat.(r/*)
