 |
| Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi V Syarif Abdullah di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026) _ [prokopim] |
“Duplikasi Jembatan Kapuas II ini penting, karena bagaimanapun salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah memperluas geometrik jalan dan menambah jembatan, supaya arus terbagi dan kapasitasnya lebih besar,” ujarnya, usai menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi V Syarif Abdullah di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).
Ia menilai, apabila duplikasi Jembatan Kapuas II dapat direalisasikan, beban lalu lintas di kawasan tersebut akan terbagi sehingga pergerakan kendaraan menjadi lebih lancar. Misalnya, penambahan kapasitas jembatan seperti yang telah dirasakan pada kawasan Jembatan Kapuas I dan Jembatan Landak. Keberadaan jalur tambahan membantu mendistribusikan arus kendaraan agar tidak terkonsentrasi pada satu titik. Karena itu, ia memandang pembangunan duplikasi jembatan menjadi bagian penting dalam pengembangan konektivitas Kota Pontianak ke depan.
“Prinsipnya, semakin baik kapasitas dan konektivitas jalannya, semakin terbagi pula arus lalu lintasnya. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan,” katanya.
Terkait pembukaan kendaraan tertentu di duplikasi Jembatan Kapuas 1, ia berharap Surat Edaran Gubernur Kalbar terus dievaluasi. Uji coba saat ini telah dilakukan. Hasilnya tentu ingin tidak membebani masyarakat.
"Kalau memang itu tidak layak menyebabkan keparahan makin banyak, saya rasa masih itu akan dibatalkan atau dicarikan alternatif lain," tutupnya.
Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah menilai pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II sebagai langkah yang lebih realistis untuk segera dilakukan dalam mengurai kemacetan di Kota Pontianak, Kubu Raya dan kawasan sekitarnya. Ia menyebut persoalan kepadatan lalu lintas di Jembatan Kapuas I dan Kapuas II sudah menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penambahan kapasitas infrastruktur penyeberangan.
“Sekarang ini kemacetan sudah menjadi persoalan. Jembatan Kapuas II juga traffic-nya cukup padat. Karena itu kita sudah berdiskusi, mungkin yang diprioritaskan lebih dahulu adalah duplikasi Jembatan Kapuas II,” ujarnya.
Syarif menjelaskan, rencana pembangunan Jembatan Kapuas III sebenarnya telah tersedia dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun realisasinya membutuhkan proses yang lebih panjang, terutama berkaitan dengan pembebasan lahan.
“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” katanya.
Dalam kondisi tersebut, duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi solusi jangka lebih dekat. Selain kebutuhan lahannya relatif telah tersedia, kebutuhan anggarannya juga dinilai lebih terukur dibanding membangun jembatan baru pada koridor yang sepenuhnya baru.
“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.
Kendati demikian, Syarif menyebut masih terdapat tahapan teknis dan administrasi yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dapat direalisasikan. Namun ia memastikan pembahasan mengenai prioritas tersebut telah dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk unsur komisi di DPR RI. Infrastruktur jalan dan jembatan, menurutnya, menjadi penting karena Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pintu utama aktivitas pemerintahan, perdagangan dan jasa.
Syarif Abdullah berharap pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah.
“Kalau kapasitas jembatan bertambah, arus kendaraan bisa terbagi. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan yang sekarang terjadi,” pungkasnya.(*/r)
