 |
| Komisi I DPRD Provinsi Kaltara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama GEMA Bulungan. (Foto:dprdkaltara) |
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kaltara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, ST, dan dihadiri anggota Komisi I, perwakilan perangkat daerah terkait, PT Telkom Indonesia, PT Telkomsel, Telkom Infrastruktur (Infranexia), GEMA Bulungan, serta KNPI Kalimantan Utara.
Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi masyarakat disampaikan terkait kondisi jaringan telekomunikasi yang dinilai masih belum maksimal, terutama di wilayah Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Keterbatasan jaringan internet dan komunikasi dinilai berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dunia usaha hingga pengembangan ekonomi digital.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, ST, menegaskan bahwa akses telekomunikasi dan internet yang berkualitas merupakan kebutuhan mendasar masyarakat di era digital. Karena itu, DPRD memandang perlu adanya langkah konkret dari penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas jaringan di wilayah Bulungan.
“Sebagai ibu kota provinsi, Tanjung Selor harus memiliki layanan telekomunikasi yang memadai. Keluhan masyarakat yang kami terima menjadi perhatian serius DPRD. Kami berharap operator telekomunikasi dapat segera melakukan peningkatan kapasitas jaringan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Alimuddin.
Menurutnya, ketersediaan jaringan internet yang stabil dan cepat sangat penting untuk mendukung transformasi digital yang saat ini terus didorong oleh pemerintah, baik dalam pelayanan publik maupun pengembangan sektor ekonomi.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak yang hadir menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya mendorong PT Telkom Indonesia dan PT Telkomsel untuk meningkatkan kapasitas jaringan, menambah infrastruktur telekomunikasi, memperkuat kapasitas Base Transceiver Station (BTS), serta mempercepat pembangunan jaringan fiber optik di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan.
Alimuddin menambahkan, Komisi I DPRD Kaltara akan terus mengawal tindak lanjut hasil rapat tersebut agar peningkatan layanan telekomunikasi dapat segera direalisasikan.
“Kami ingin masyarakat merasakan layanan komunikasi dan internet yang lebih baik. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi digital di Kalimantan Utara,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kaltara berharap sinergi antara pemerintah daerah, penyedia layanan telekomunikasi, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga pemerataan akses digital di seluruh wilayah Kalimantan Utara dapat terwujud secara optimal. (dprd)
.jpg)
