DPRD Kaltara Kawal Percepatan Pembangunan Jalan Krayan, KemenPU Siap Kaji Usulan Perubahan Desain

DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara audiensi dengan KemenPU RI di Ruang Rapat Direktorat SSPJJ, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta. (Foto:dprd)

JAKARTA, suaraborneo.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) RI di Ruang Rapat Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ), Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Audiensi dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muddain, ST, Ketua Komisi III Jufri Budiman, S.Pd., beserta anggota Komisi III. Hadir pula Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, SE., M.Si., Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara Hj. Rahmawati Zainal A. Paliwang, serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum.

Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. Ruas jalan tersebut dinilai memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antardesa sekaligus akses utama bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas perekonomian di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat karena menyangkut pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap pembangunan Jalan Krayan dapat menjadi prioritas pemerintah pusat. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan," ujar Achmad Djufrie.

Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyampaikan usulan penyesuaian desain teknis pembangunan jalan. Dari semula menggunakan konstruksi beraspal, diusulkan menjadi konstruksi pengerasan atau agregat pilihan agar anggaran yang tersedia dapat menjangkau ruas jalan yang lebih panjang.

Usulan tersebut dinilai sebagai solusi yang lebih efektif untuk mempercepat keterhubungan antarwilayah, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta kondisi geografis kawasan Krayan yang cukup menantang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST, mengatakan DPRD akan terus mengawal proses tersebut hingga pembangunan dapat direalisasikan.

"Masyarakat Krayan sudah lama menantikan akses jalan yang layak. Karena itu, kami akan terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI agar pembangunan ini segera terlaksana," kata Muddain.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan desain teknis, sekaligus mengkaji berbagai alternatif skema pendanaan bersama Kementerian Keuangan agar pembangunan ruas jalan tersebut dapat segera direalisasikan.

Audiensi diakhiri dengan komitmen seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan. Diharapkan pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang segera terealisasi guna meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. (humasdprd)