![]() |
| simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan saat apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana Karhutla. (Foto:adpim) |
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengendalikan dan mencegah karhutla melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Ia menginstruksikan peningkatan patroli di tingkat tapak melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) yang bersinergi dengan TNI, Polri, dan relawan. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diperketat, khususnya terkait kewajiban penyediaan sarana pemadam kebakaran di wilayah konsesi.
“Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antara Pemprov, Kodam XII/Tanjungpura, Polda Kalbar, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya titik api,” tegas Norsan menjawan media usai apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana Karhutla, Kamis (16/4).
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan deteksi dini dan respons cepat, terutama di wilayah rawan seperti Kubu Raya, Ketapang, dan Sambas.
“Begitu ada laporan titik api dari satelit atau patroli udara, tim harus segera bergerak tanpa menunggu api membesar. Saat ini kami juga sedang mempercepat penetapan status siaga darurat agar dukungan pusat seperti teknologi modifikasi cuaca dan helikopter water bombing dapat segera dioperasikan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Gubernur Ria Norsan mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pencegahan karhutla.
“Pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan pemadaman. Mari kita jaga lingkungan bersama demi Kalimantan Barat yang bebas dari kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.
Komitmen Pemprov Kalbar untuk mengendalikan karhutla ini ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).(*/r)
