 |
| Malam anugerah PKBM Award kepada gubernur Kalbar berlangsung di Pendopo Kalbar, pada Selasa malam (21/4/2026) _ [Foto:adpim] |
Gubernur Ria Norsan berharap PKBM tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan menjadi garda terdepan dalam memperluas akses pendidikan.
"Melalui inovasi dan digitalisasi tata kelola, PKBM diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan layanan pendidikan yang lebih inklusif bagi masyarakat," ungkap Gubernur Ria Norsan.
Dengan mengusung tema “Konsolidasi dan Sinergi Perwujudan Transformasi Tata Kelola Digitalisasi dan Inovasi PKBM se-Kalimantan Barat dalam Akselerasi IPM Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua”, diharapkan mampu membawa peningkatan IPM Kalimantan Barat yang lebih baik.
Dirinya menyampaikan sebuah refleksi historis yang menarik mengenai perbandingan kemajuan Indonesia dan Malaysia. Meskipun Indonesia merdeka lebih awal, Malaysia dinilai mampu berkembang pesat karena fokus investasi yang besar pada pendidikan sejak dini.
"Satu daerah atau negara jika ingin maju, maka lihatlah sumber daya manusianya," tegasnya.
Norsan menyoroti bagaimana pendidikan di masa lalu sempat dibatasi, namun kini akses tersebut harus dibuka selebar-lebarnya untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
"Salah satu poin krusial yang dibahas adalah target ambisius untuk menghapuskan fenomena anak putus sekolah di Kalimantan Barat. Pemerintah memperkenalkan konsep Desa SAKTI, yaitu desa yang tidak memiliki anak putus sekolah," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menyebutkan bahwa terdapat sekitar 28% masyarakat di Kalimantan Barat yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat SMA. Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat berada di peringkat ke-5 se-Kalimantan dengan skor 72,09.
"Oleh karena itu, PKBM didorong untuk bekerja sama dengan SMK, SMA, serta sektor swasta/perusahaan untuk memberikan pendidikan bagi karyawan atau masyarakat yang belum memiliki ijazah setara SMA (Paket C)," jelasnya.
Dengan memberikan kesempatan bagi warga belajar mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia untuk mendapatkan ijazah Paket C, diharapkan data kependudukan di tingkat Dukcapil akan mencatat peningkatan taraf pendidikan masyarakat.
"Hal ini secara otomatis akan mendongkrak nilai IPM Kalimantan Barat di masa depan. Pemerintah berkomitmen agar 2.046 desa yang ada di Kalimantan Barat secara bertahap dapat bertransformasi menjadi desa yang mandiri secara pendidikan melalui penguatan peran PKBM," timpalnya.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur Ria Norsan, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, yang hadir secara daring menekankan agar upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memerangi angka putus sekolah di Kalimantan Barat terus diperkuat melalui kolaborasi antara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait.
"Saya kira kehadiran PKBM memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah provinsi mempercepat penuntasan masalah pendidikan. Fokus utama dari gerakan ini adalah menjangkau anak-anak yang putus sekolah, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten/kota di seluruh wilayah Kalimantan Barat," ujarnya.
Selain mengejar ketertinggalan di sektor pendidikan akademik, PKBM juga diarahkan untuk menjadi wadah peningkatan keterampilan (skill) bagi masyarakat. Hal ini dilakukan agar para peserta didik tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga memiliki keahlian praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
"Harapan kita, PKBM ini dapat membantu pemerintah daerah memajukan dunia pendidikan. Tugasnya adalah membantu pemerintah provinsi mengatasi anak-anak putus sekolah, serta meningkatkan kemampuan keterampilan agar nantinya mereka bisa diterima di lapangan kerja," ujar salah satu narasumber dalam rekaman tersebut.
Disisi lain ia melihat, keberhasilan program ini dinilai sangat bergantung pada sinergitas yang kuat antara berbagai pihak. Dukungan tersebut mengalir dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, pihak Kejaksaan serta berbagai instansi terkait lainnya yang bersama-sama berkomitmen membangun kualitas pendidikan melalui PKBM.
"Dukungan dari pihak Kejaksaan dan kepala daerah menunjukkan bahwa penanganan masalah pendidikan di Kalimantan Barat merupakan prioritas lintas sektor. Dengan adanya kolaborasi yang solid, diharapkan angka putus sekolah di pelosok desa dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan mandiri," pungkasnya.(r/*)
