PONTIANAK, (Suaraborneo.id) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), H. Harisson, secara resmi membuka Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Barat Tahun 2025 dengan pemukulan gong di Pontianak Convention Center (PCC), Jumat (17/10/2025).
Sekda Provinsi Kalbar, H. Harisson, membuka Puncak BIK Kalimantan Barat Tahun 2025 dengan pemukulan gong di geduung PCC Pontianak, Jumat 17/10/2025. (Foto:ist)
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Kalbar Rochma Hidayati, para bupati/wali kota se-Kalimantan Barat, perwakilan lembaga keuangan, pelaku UMKM, pelajar, dan unsur pemerintah daerah. Momen ini menjadi ajang penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Kalbar.
Dalam sambutannya, Sekda Harisson menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
“Melalui Bulan Inklusi Keuangan ini, kita ingin memastikan setiap warga Kalimantan Barat baik di kota maupun pelosok desa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan formal,” ujarnya.
Menurutnya, inklusi keuangan bukan hanya sekadar memiliki rekening bank, tetapi juga mencakup pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan taraf hidup.
“Keuangan inklusif bukan sekadar angka statistik. Ini tentang bagaimana masyarakat memahami nilai dari layanan keuangan itu sendiri agar bisa lebih mandiri dan produktif,” tegas Harisson.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa target inklusi keuangan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan sebesar 91% pada 2025, meningkat menjadi 93% pada 2029, dan 98% pada 2045.
“Target ini bukan hal yang mustahil dicapai, asalkan ada kerja sama lintas sektor agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan dan pelaku usaha kecil,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Harisson juga meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dan memperluas inovasi program.
“TPAKD tidak hanya fokus pada pembukaan rekening atau titik layanan. Program juga harus mendorong peningkatan literasi keuangan, perlindungan konsumen, serta dukungan bagi pelaku UMKM, pekerja informal, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah 3T,” jelasnya.
Harisson menambahkan, akses keuangan yang luas memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, seperti munculnya wirausaha baru, peningkatan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Ia pun mengapresiasi kerja sama antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
“Kita patut berbangga atas capaian yang telah diraih, namun tantangan ke depan semakin besar. Kita harus memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat program inklusi keuangan ini,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalbar, Rochma Hidayati, mengungkapkan bahwa tahun 2025 menjadi tahun bersejarah bagi Kalimantan Barat. Dalam ajang TPAKD Award 2025 di Jakarta pada 10 Oktober lalu, Provinsi Kalbar dinobatkan sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan, sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu meraih predikat TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota.
“Penilaian dilakukan oleh tim dari tujuh kementerian dan lembaga melalui dua tahap sejak Juni 2025. Aspek yang dinilai mencakup strategi, kebijakan, peran kepala daerah, pelaksanaan program, hingga dampak yang dirasakan masyarakat,” jelas Rochma.
Ia memaparkan, capaian ini merupakan hasil nyata kolaborasi seluruh pihak di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, rata-rata capaian agregat 14 TPAKD kabupaten/kota di Kalbar mencapai 126,19%, sementara hingga semester I tahun 2025 realisasinya telah 77% dan diproyeksikan melampaui 100% pada akhir tahun.
Beberapa program unggulan juga menunjukkan hasil menggembirakan. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) berhasil menjangkau 95,25% pelajar di Kalbar—melebihi target nasional 91%. Program One Village One Agent (OVOA) juga mencatat kemajuan signifikan dengan 1.890 dari 2.145 desa/kelurahan (88,11%) telah memiliki akses keuangan melalui Agen Laku Pandai.
“Di sektor UMKM, sebanyak 47.993 pelaku usaha telah memperoleh pembiayaan dari program seperti KUR, UMi, dan K/PMR KUM Peduli. Sementara jumlah merchant QRIS di Kalbar melonjak menjadi 428.636 merchant pada 2025, naik dari 391.912 merchant pada tahun sebelumnya,” tutup Rochma. (Wnd/irm)
.jpg)
