 |
| Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, hadir sekaligus membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemerintah Desa dan BPD se-Kecamatan Sekadau Hulu di Aula Hotel Gajahmada, Pontianak, Jumat 17/10/2025. (Foto:adpim) |
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Landak, Erani, Plt. Camat Sekadau Hulu serta ratusan peserta dari berbagai desa di wilayah Sekadau Hulu. Dalam sambutannya, Krisantus menyampaikan rasa syukur dapat bertatap muka langsung dengan para perangkat desa yang disebutnya sebagai garda terdepan pembangunan di tingkat akar rumput.
“Pemerintahan desa bersama BPD adalah ujung tombak yang paling dekat dengan denyut nadi masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada sinergi dan kerja keras dari tingkat desa hingga provinsi,” ujar Krisantus.
Ia menekankan, visi besar Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan bermartabat hanya dapat diwujudkan jika dimulai dari desa. Karena itu, perangkat desa diminta untuk terus meningkatkan kapasitas, terutama dalam aspek pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selain itu, Krisantus juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan secara positif untuk mempercepat pelayanan, mendukung pekerjaan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.
“Gunakan teknologi untuk hal-hal yang menunjang produktivitas dan kesejahteraan, tetapi tetap waspada terhadap dampak negatifnya, terutama penyebaran berita bohong atau hoaks yang bisa memecah belah masyarakat,” pesannya.
Mantan Anggota DPR RI ini juga menegaskan perlunya pengawasan terhadap investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kalbar, ia menilai investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.
“Desa harus proaktif dalam menertibkan investasi yang masuk. Potensi sumber daya alam Kalbar sangat besar, tetapi tanpa tata kelola yang baik, masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Krisantus menyinggung persoalan tambang emas ilegal yang marak di beberapa wilayah. Ia menilai solusi terbaik adalah melalui legalisasi tambang rakyat agar aktivitas pertambangan dapat memberikan kontribusi ekonomi tanpa merusak lingkungan.
“Ini persoalan kompleks. Pemerintah harus hadir dengan solusi legal yang memberikan ruang bagi masyarakat, sekaligus menjamin transparansi dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Krisantus juga menekankan pentingnya percepatan operasional penuh Pelabuhan Kijing sebagai gerbang utama ekspor Kalbar. Ia menegaskan, komoditas unggulan seperti sawit dan tambang harus tercatat sebagai hasil produksi Kalbar, bukan provinsi lain.
“Nilai ekspor Kalbar mencapai triliunan rupiah. Jika komoditas kita tercatat di daerah lain, maka Kalbar kehilangan potensi besar. Pelabuhan Kijing harus menjadi pintu utama logistik dan ekspor daerah,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Wakil Gubernur memberi motivasi kepada para peserta Bimtek agar terus berinovasi dan berpikir visioner dalam membangun desa.
“Kita ingin Kalbar tidak hanya kaya sumber daya alam, tapi juga unggul dalam tata kelola dan kesejahteraan masyarakat. Semua itu dimulai dari desa. Majukan desa, majukan Kalimantan Barat!” pungkasnya disambut tepuk tangan meriah peserta. (Ais/irm)
