PONTIANAK, (Suaraborneo.id) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang juga dirangkaikan dengan pengumuman pertumbuhan ekonomi daerah, evaluasi program pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pembahasan dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah. Rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Senin (8/9/2025).
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual. (Foto:adpim)
Dalam arahannya, Mendagri Tito mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang berhasil menjaga stabilitas inflasi. Data terbaru menunjukkan inflasi year on year turun dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen, sementara inflasi month to month mengalami deflasi sebesar -0,08 persen.
“Inflasi kita terjaga dengan baik, bahkan menurun. Kondisi ini membuat beban konsumen lebih ringan dan produsen tetap bisa berproduksi dengan stabil,” kata Tito.
Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret kepala daerah, mulai dari menggelar rapat rutin bersama Forkopimda, menjaga kondusivitas melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat, hingga melaksanakan doa bersama lintas elemen.
Tito turut menyoroti dinamika sosial. Sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025, tercatat 228 aksi unjuk rasa di berbagai daerah, dengan 42 aksi berujung anarkis dan 102 aksi berlangsung damai. “Kalau inflasi terkendali dan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan tertib, saya yakin ekonomi nasional semakin kuat,” ujarnya.
Mendagri juga meminta dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah, terutama dalam penyediaan lahan, penyederhanaan perizinan, serta fasilitasi pembangunan. “Program ini bukan hanya soal hunian, tapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Sekda Kalbar Harisson menyatakan kesiapan Pemprov Kalbar menjalankan instruksi Mendagri, khususnya dalam menjaga inflasi, memperkuat ketahanan pangan, dan mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kami terus bersinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), optimalisasi pasar murah, dan penguatan distribusi pangan,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, pada Maret 2025 persentase penduduk miskin di Kalbar tercatat 6,16 persen, turun dari 6,25 persen pada September 2024, atau berkurang sekitar 3.040 orang menjadi 330.950 jiwa. Angka kemiskinan ekstrem juga menurun signifikan, dari 1,41 persen (73.342 jiwa) pada 2022 menjadi 0,57 persen (38.818 jiwa) pada 2024. (adpim)
