 |
| Bupati kabupaten Landak dr Karolin Margret Natasa menyampaikan sambutan pada penguatan kelembagaan pengawas pemilu (foto Antonius) |
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu yang digelar di Landak, Rabu (3/9/2025).
Karolin menyampaikan rasa syukur karena pelaksanaan Pemilu sebelumnya di Kabupaten Landak berjalan dengan baik dan damai, meskipun wilayah Kalimantan Barat kerap disebut sebagai daerah rawan konflik.
“Banyak yang menganggap Landak masuk zona merah. Namun, berkat kerja profesional KPU dan Bawaslu, potensi konflik dapat dicegah. Kuncinya adalah profesionalisme, sehingga keadilan masyarakat tidak dicederai dan suasana damai dapat diwujudkan,” tegas Karolin.
Ia juga mengingatkan bahwa modus kecurangan dalam pemilu terus berkembang, sehingga penguatan lembaga pengawas menjadi kebutuhan mutlak. Apalagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Bawaslu dalam menangani persoalan pemilu.
“Seperti halnya polisi harus selalu lebih jago dari maling, begitu juga Bawaslu harus siap menghadapi modus kecurangan yang semakin beragam. Namun kewenangan besar ini jangan sampai disalahgunakan, karena bisa berbahaya bila berubah menjadi abuse of power,” ujarnya.
Selain itu, Karolin menyoroti pentingnya regulasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan keberagaman masyarakat Indonesia. Menurutnya, aturan pemilu harus memperhatikan karakteristik tiap daerah.
Bupati Landak berharap pengalaman baik di daerah dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan pemilu nasional. Ia menekankan bahwa inovasi tetap diperlukan, namun harus disesuaikan dengan realitas di lapangan agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Tidak semua sistem bisa diterapkan seragam. Misalnya penggunaan aplikasi foto untuk perhitungan suara di kota mungkin bisa, tapi di daerah dengan sinyal lemah atau penerangan minim akan jadi kendala. Inilah pentingnya mendengar masukan dari daerah,” jelasnya.(Anton)
