Sidang Pleno KIPP 2025 Tetapkan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik

Tim Panel Independen (TPI) bersama Tim Evaluasi (TE) menggelar sidang pleno Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 secara daring. (Foto:panrb)

JAKARTA, (Suaraborneo.id) – Tim Panel Independen (TPI) bersama Tim Evaluasi (TE) menggelar sidang pleno Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 secara daring, Jumat (8/8/2025). Sidang ini menjadi tahapan akhir untuk menetapkan hasil kompetisi tahun ini.

Sebelumnya, TPI telah menilai 273 finalis yang terbagi dalam kelompok umum dan kelompok replikasi. Penilaian mencakup pendalaman terhadap setiap inovasi, termasuk kelayakan untuk diterapkan secara nasional sesuai kategori masing-masing.

Ketua TPI KIPP, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) R. Siti Zuhro, menyebut setiap kementerian dan lembaga yang tergabung telah memberikan penilaian sesuai isu strategis yang menjadi tugas dan fungsi mereka. “Hari ini kami melakukan sidang pleno untuk menentukan nominasi inovasi KIPP 2025,” ujarnya.

Siti Zuhro menambahkan, seluruh inovasi yang masuk tahun ini merupakan gagasan baru dan selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Ada yang sesuai Asta Cita satu, dua, dan seterusnya,” katanya.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menegaskan KIPP bukan sekadar ajang kompetisi atau seremonial tahunan, melainkan upaya kolektif untuk mengidentifikasi dan menyebarluaskan praktik terbaik pelayanan publik yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Penilaian harus berpegang pada dua prinsip utama, yaitu dampak bagi masyarakat serta potensi dan kelayakan untuk diperluas atau scaling up,” tegasnya.

Otok juga menyampaikan arahan Menteri PANRB Rini Widyantini agar setelah KIPP 2025 berakhir, kementerian/lembaga yang tergabung dalam TPI melakukan diskusi untuk memilih inovasi yang layak diperluas penerapannya. “Indikator keberhasilan bukan hanya jumlah inovasi yang diciptakan, tetapi berapa banyak yang berhasil direplikasi dan membawa perubahan di berbagai daerah,” ujarnya.

Ia mengakui, proses scaling up menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan konteks lokal, dan resistensi terhadap perubahan. “Namun, dengan kemauan kuat, dukungan kebijakan, dan komitmen, tantangan itu bisa diatasi,” tambahnya.

Tahun ini KIPP mengusung tema Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak untuk Kesejahteraan Rakyat dengan sembilan kategori. Pemenang akan ditetapkan sebagai Outstanding Public Service Innovation (OPSI) untuk kelompok umum dan replikasi. (panrb)