JAKARTA – Pemerintah Indonesia dinilai telah mencatat kemajuan signifikan dalam reformasi birokrasi selama satu dekade terakhir. Hal ini disampaikan oleh Head of Government Finances and Public Service Performances Prospera, Roksana Khan, dalam pertemuan dengan Menteri PANRB Rini Widyantini, Selasa (15/7/2025).
Menteri PANRB Rini Widyantini. (Foto:panrb)
Roksana menyebut penyederhanaan birokrasi telah dilakukan di 55.000 organisasi, didukung oleh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong efektivitas belanja negara. Di sisi pelayanan publik, Indonesia telah membangun 280 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta memperkuat transparansi melalui SP4N-LAPOR! dan portal layanan terpadu INA Digital.
“Transformasi demografi dan kelembagaan harus dibarengi strategi reformasi birokrasi yang lebih responsif dan inklusif untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujar Roksana.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan, riset Prospera memberi gambaran menyeluruh atas capaian dan tantangan reformasi sejak 2010.
“Reformasi tidak boleh hanya sebatas kepatuhan regulasi. Harus berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia pun mengapresiasi kontribusi Prospera dan para pihak yang terlibat dalam riset tersebut, seraya berharap kolaborasi terus ditingkatkan untuk menciptakan birokrasi yang adaptif dan relevan dengan tantangan masa depan. (panrb)
