JAKARTA, (SB) – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat. Inisiatif yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial dan menyasar penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. (panrb)
Untuk menjamin keberhasilan program tersebut, pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan menjadi fokus utama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa pihaknya telah diberi mandat oleh Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 untuk memastikan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat dapat terpenuhi.
"Menindaklanjuti amanat tersebut, kami telah menyepakati sejumlah skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, hasil dari rapat bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Rini menambahkan, skema yang telah disusun akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum diterapkan di lapangan.
“Kami pastikan pemenuhan kebutuhan ini dilakukan secara optimal, efektif, dan sesuai standar kompetensi yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa proses percepatan pengadaan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Namun, skema yang dibahas dalam rapat ini tetap akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Presiden,” katanya.
Saifullah juga mengungkapkan bahwa saat ini telah ada 65 lokasi di seluruh Indonesia yang siap menjalankan program Sekolah Rakyat. Penyelenggaraan sekolah ini ditargetkan bisa dimulai paling cepat pada Juli 2025, khususnya di daerah yang infrastruktur dan fasilitas pendukungnya telah siap.
“Insyaallah, dengan skema yang sudah disusun, seluruh kebutuhan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat dapat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.
(Humas Kementerian PANRB)
