Komisi II DPR RI Tinjau Pengelolaan BUMD dan BLUD di Kalbar

Kunjungan kerja spesifikKomisi II DPR RIke Provinsi Kalimantan Barat. (Foto:Tim/Mus)

Pontianak, (SB) – Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima bersama rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu (7/5/2025). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan dan jajaran Forkopimda di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur.

Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR RI mengangkat tema pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai pilar pelayanan publik, serta evaluasi terhadap Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di seluruh kabupaten di Kalbar.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Provinsi Kalbar dan para Bupati dari beberapa Kabupaten/kota saat menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat. (Foto:Tim/Mus)

Aria Bima menyatakan, kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh laporan langsung dan data realistis mengenai kinerja dan pengelolaan BUMD dan BLUD di daerah. Menurutnya, kedua badan usaha ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.

“BUMD dan BLUD adalah instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Harapannya, daerah semakin mandiri dalam pendapatan sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kontribusi BUMD dan BLUD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dari 546 daerah di Indonesia, sebanyak 493 daerah masih masuk dalam kategori kapasitas fiskal lemah.

Aria Bima juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP. Di antaranya adalah kontribusi PAD yang masih minim, penerapan prinsip tata kelola yang belum optimal, serta rendahnya kompetensi SDM. Selain itu, BUMD dan BLUD dituntut untuk berinovasi agar dapat bersaing di tengah perkembangan ekonomi dan dunia usaha.

“Kita ingin agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan terjangkau. BUMD dan BLUD harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas,” tutupnya. (Tim/Mus)