 |
| Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. (Foto:dkisp) |
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, transfer dana pusat ke daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta masalah kepegawaian.
Gubernur Zainal menyoroti buruknya kondisi jalan di wilayah perbatasan Kaltara dengan Malaysia, yang menghambat pemerataan pembangunan.
"Kami memberikan subsidi angkutan barang dan orang sebesar Rp15 miliar per tahun, tapi tahun ini mungkin berkurang karena efisiensi," ujarnya.
Dia menekankan, dua wilayah perbatasan di Kaltara masih terisolasi tanpa akses darat, hanya bisa dijangkau melalui udara atau sungai dengan arus ekstrem. Akibatnya, masyarakat terpaksa memenuhi kebutuhan dari Malaysia. "Kita harusnya malu tergantung pada Malaysia, tapi kondisi keuangan daerah belum memadai," tegasnya.
Gubernur Zainal mengkritik ketidakadilan alokasi dana transfer pusat ke daerah. Meski Kaltara kaya sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit, kontribusi bagi hasil ke daerah sangat minim. "CPO diekspor ribuan ton, tapi Kaltara hanya dapat Rp9 miliar per tahun," ungkapnya.
Data menunjukkan, 85% APBD Kaltara bergantung pada dana transfer, dengan masalah seperti DAU yang tidak proporsional, keterlambatan dana bagi hasil, dan penurunan pendapatan daerah akibat opsi pajak.
"Perlu keadilan fiskal khusus untuk daerah perbatasan," tandasnya.
Kaltara memiliki 15 BUMD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, termasuk PT Benuanta Kaltara Jaya yang butuh dukungan serah terima aset dari Kementerian Lingkungan Hidup.
"Jika ini tuntas, limbah rumah sakit bisa dikelola menjadi aset daerah," ucap Zainal.
Di sektor kepegawaian, Kaltara masih kekurangan 719 guru, meski tenaga kesehatan sudah melebihi kebutuhan. Masalah lain meliputi kesulitan rekrutmen di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), serta kurangnya dokter spesialis dan infrastruktur telekomunikasi untuk digitalisasi layanan.
Gubernur Zainal berharap pemerintah pusat memperhatikan kebutuhan daerah perbatasan, baik dari segi infrastruktur, keuangan, maupun sumber daya manusia.
"Kaltara adalah etalase Indonesia, tapi masih tertinggal dibanding Sabah dan Sarawak di Malaysia," pungkasnya.
RDP ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki kebijakan yang lebih berpihak pada daerah, khususnya wilayah perbatasan yang membutuhkan percepatan pembangunan. (Dkisp Kaltara)
TAGS: #Kalimantan Utara #Gubernur # H. Zainal A. Paliwang #DPR RI #Mendagri
