PONTIANAK, Suaraborneo.id - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si. didampingi Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat mengikuti rapat pembahasan upaya konkrit peningkatan pertumbuhan ekonomi bersama secara virtual di Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jum'at (6/12/2024).
Rapat pembahasan upaya konkrit peningkatan pertumbuhan ekonomi bersama secara virtual di Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat. (Foto:adpim)
Rapat pembahasan upaya konkrit peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan diikuti seluruh Sekretaris Daerah tingkat Provinsi se Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan ada beberapa upaya konkrit peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yakni dengan menggali potensi wilayah dan memasukkannya ke dalam RPJMD.
Dikatakannya, dalam waktu dekat akan ada MOU dari Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Kepala Badan pembangunan dan Investigasi Khusus pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur dan akan dibantu oleh Kejaksaan, KPK, serta Kepolisian baik di Kabupaten maupun di Provinsi dilaksanakan pada Januari mendatang.
"Saya minta dalam beberapa Minggu ini selesaikan betul betul untuk perbaikan - perbaikan di semua sektor perizinan," pintanya.
Kemudian melakukan penataan sektor perizinan sehingga sesuai dengan standar biaya, waktu, dan syarat serta tersedia RTRW dan RDTR berbasis digital untuk memudahkan perizinan. Sektor perizinan ini multi, efeknya banyak sekali. Dalam hal yang berkaitan dengan perizinan ini harus dipermudah dengan tidak meninggalkan esensinya.
“Tak hanya itu, dalam melakukan penataan pendapatan daerah dengan berdasarkan data potensi sehingga tidak ada kebocoran. Oleh sebab itu harus diperhatikan kembali cara membuatnya untuk memaksimalkan Penataan pendapatan daerah”, tegasnya.
Selain itu menurutnya, pada aspek belanja daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Dirinya mengungkapkan bahwa faktor belanja adalah faktor yang mempengaruhi gairah ekonomi, yang mana APBD harus sesuai dengan target perencanaan bulanan yang ditetapkan.
Selain itu memastikan realisasi APBD sesuai dengan target perencanaan bulanan, dirinya menekankan agar mengalokasikan dan membelanjakan Belanja modal dan belanja barang/jasa yang berorientasi pada belanja padat karya dan belanja modal infrastruktur yang diarahkan sesuai potensi wilayah.
"Menyelenggarakan pendidikan muatan lokal daerah dan pelatihan tenaga kerja dengan orientasi untuk membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi wilayah," tutupnya.(adpim)
