PONTIANAK, Suaraborneo.id - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes. menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa dan beberapa anggota di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (13/10/2024).Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes. menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. (Foto:adpim)
Kunjungan Kerja ini merupakan upaya Wakil Ketua DPR RI dalam menyerap aspirasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dimana Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari Pulau yang akan berdampak langsung dengan Perpindahan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
"Kunjungan Kerja kali ini dalam rangka kita ingin menyerap berbagai aspirasi serta kita ingin mendengar apa-apa saja yang menjadi fokus perhatian khususnya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terutama terkait dengan Industri dan Pembangunan”, ungkap Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.
Dirinya mengatakan bahwa setelah mendengar beberapa aspirasi yang telah disampaikan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat bahwa di Kalimantan Barat ini ada sekitar 28.444 industri yang terbagi dalam tiga skala yakni industri besar, menengah dan kecil.
"Tentu ini menjadi salah satu potensi yang luar biasa untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat dan juga terkait dengan percepatan pembangunan di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini kan nanti berbatasan langsung dengan IKN, jadi strategis karena nanti akan ada dampak langsung maka penting untuk mendapat perhatian dari pusat," ujarnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Harisson mengatakan bahwa di Kalimantan Barat saat ini mempunyai beberapa permasalahan yang mendesak, salah satunya dalam upaya meningkatkan infrastruktur yang dapat mendorong ke arah percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.
"Tadi sudah dibahas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat itu yang penting memang infrastruktur jalan, bagaimana investasi mau masuk dan bagaimana kita mau meningkatkan sentra-sentra ekonomi baru di Kalimantan Barat kalau infrastruktur jalan kita tidak begitu baik," kata Harisson.
Dikatakannya, saat ini peraturan Menteri PU yang baru dengan kriteria yang baru kalau dilihat infrastruktur jalan itu di Kalimantan Barat kondisi mantapnya baru sekitar 62 persen.
"Ini tadi sudah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Perindustrian dan Pembangunan bahwa mereka sepakat dan mereka akan terus membantu untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. Saya harap untuk wilayah Kalimantan Barat bisa mempunyai Jalan Tol seperti di Provinsi lain paling tidak Tol Pontianak Singkawang atau Tol Pontianak Mempawah yang menghubungkan ke Pelabuhan Internasional Kijing," pintanya.
Sebagai informasi, pada sektor ekonomi, jumlah perusahaan industri di Kalimantan Barat berdasarkan proyek yang terdaftar di OSS RBA sampai saat ini berjumlah 28.444, dengan rincian untuk Industri Besar berjumlah 227 Perusahaan, Industri Menengah 54 Perusahaan dan Industri Kecil 28.163 Perusahaan.
Adapun perkembangan ekspor periode Agustus 2024 berdasarkan data BPS Kalbar turun 6,60% dibanding Juli 2024 pada sektor Pertanian, Pertambangan dan Industri Pengolahan. Serta perkembangan impor turun sebesar 19,72% dibanding Juli 2024 pada sektor Barang konsumsi, bahan baku/penolong dan bahan modal.
Selanjutnya, berdasarkan Berita Resmi Statistik, Pada bulan September 2024, terjadi inflasi m-to-m sebesar 0,29%, inflasi y-on-y sebesar 1,79%. Penyumbang utama inflasi September 2024 secara m-to-m adalah kelompok industri Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,18%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain Daging Ayam Ras, Sawi Hijau, Kacang Panjang, Ikan Kembung, dan Bayam.
Penyumbang utama inflasi bulan September 2024 secara y-on-y adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 1,07%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Cabai Rawit, Gula Pasir, dan Kopi Bubuk. Audiensi dalam rangka kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalbar dan beberapa Kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (Adpim)