KUA-PPAS Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2024 di Sepakati dan Ditandatangani

Penandatanganan Kesepakatan Antara DPRD Kabupaten Sekadau dan Eksekutif Terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2024. (Foto:red/sb)

Sekadau, Kalbar (Suara Borneo) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau melaksanakan Rapat Paripurna ke 17 masa persidangan ke 3 dengan agenda Penandatanganan Kesepakatan Antara DPRD Kabupaten Sekadau dan Eksekutif Terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2024. Kegiatan bertempat di Ruang Rapar Paripurna DPRD Sekadau, Jum’at (16/8/2024).

“Pada kesempatan ini tidak lupa juga saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya badan anggaran legislatif dan tim anggaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras guna membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2024, sehingga pada hari ini dapat dituangkan dalam Nota Kesepakatan. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah terhadap pemerintahan, keberlangsungan pembangunan daerah dan DPRD untuk penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Sekadau,” kata Bupati Sekadau Aron mengawali sambutannya

Pada hari ini lanjut dia, hasil pembahasan tersebut telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangai oleh DPRD Kabupaten Sekadau dan Pemerintah Daerah.

“Saya yakin kesepakatan ini juga menandakan bahwa proses pembahasan yang telah kita laksanakan didasarkan pada niat dan komitmen serta kesamaan persepsi dan tujuan atas berbagai kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 dalam rangka membawa Kabupaten Sekadau menjadi lebih baik dan semakin hebat melalui pencapaian misi Kabupaten Sekadau yaitu "Maju, Sejahtera dan Bermartabat," ujarnya

Penandatangan nota kesepakatan ini proses merupakan amanat dari pelaksanaan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2024.

Perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 disusun sebagai suatu strategi dalam rangka menyikapi berbagai situasi yang berkembang saat ini, tren pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat salah satunya melalui pengendalian inflasi (stabilitas harga), komitmen pemerintah daerah terhadap penurunan prevalensi stunting, pembangunan infrastruktur berkelanjutan di bidang dasar dalam rangka semakin meningkatkan kualitas layanan publik serta peningkatan investasi.

“Oleh karena itu penting dan merupakan keharusan bagi kita semua untuk memahami prioritas alokasi anggaran terutama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat,” paparnya

Masalah dan tantangan pembangunan tentunya semakin berat dan kompleks, oleh sebab itu APBD yang ditetapkan harus bersifat antisipatif, khususnya terhadap berbagai tantangan eksternal maupun internal yang ada seperti menjaga dan mengendalikan inflasi, membina dan mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM, mengembangkan iklim investasi yang kondusif, termasuk percepatan semakin pembangunan infrastruktur baik perdesaan maupun perkotaan.

“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah berperan aktif khususnya pada pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2024 sehingga pada siang hari ini nota kesepakatan ini dapat kita tandatangani,” pungkasnya. (red/sb)