-->

Walaupun Banyak Kendala, Karolin Sukses Lakukan Program PSR di Landak

Editor: Redaksi
Sebarkan:

Karolin Margret Natasa saat menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar Tata Kelola Industri Sawit dan Komitmen Penerapan Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Barat yang di gelar oleh AMSI Kalbar. 
PONTIANAK, Suaraborneo.id - Karolin Margret Natasa menjadi salah satu narasumber pada seminar dengan tema, Tata Kelola Industri Sawit dan Komitmen Penerapan Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Barat dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar, Senin (5/9/2022).

Materi yang dipaparkan yakni, peran Kepala Daerah dalam menyukseskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Dalam pemaparannya, Karolin mengatakan, banyak sekali permasalahan yang  dihadapi pada waktu itu antara lain, legalitas status tanah, koordinasi lintas sektoral maupun penegakan aturan. 

Kemudian, setelah peremajaan, tentu petani berimbas kepada ekonomi petani. 

"Sehingga kita memberikan saran kepada petani untuk menanam jagung, sayur dan lain-lain untuk sementara peremajaan," ujarnya 

"Tetapi dengan keseriusan dan kekompakan maka peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Landak bisa terealisasi," ungkapnya. 

Saat ini lanjut dia, sudah ada 5.887 hektare PSR dan masih ada 2.435 hektare yang sedang berjalan untuk persetujuan PSR. 

Karolin juga meminta agar Menteri Perdagangan untuk segera menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada komoditi Kelapa Sawit. Saat ini kata dia, harga komoditi kelapa sawit yakni Tandan Buah Sawit (TBS) sangat beragam, mulai dari Rp1.500 perkilo hingga Rp2.000 per kilogram. 

"Sehingga kita meminta Menteri harus menentukan HET tersebut, karena komoditi kelapa sawit ini juga sudah menjadi salah satu komoditi unggulan di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat dan Kabupaten Landak,” ungkapnya. 

Selain itu, Karolin juga meminta kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar segera merealisasikan program sarana dan prasarana kebun kelapa sawit pada wilayah peremajaan sawit rakyat.

"Kita meminta BPDPKS agar segera membantu petani dalam hal ini mereka yang sudah melaksanakan peremajaan sawit rakyat dengan segera merealisasikan program sapras seperti akses jalan, bantuan pupuk dan sebagainya agar mereka para petani sawit bisa terbantu,” pungkasnya. (as) 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini