-->




Prov Kalbar Masuk 10 Provinsi Terbaik Pengelolaan Inflasi

Editor: Asmuni
Sebarkan:

Pertemuan Pengendalian Inflasi di Daerah, Tindak Lanjut Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dan Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Foto:ais/adpim
JAKARTA, Suaraborneo.id - Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, H. Ria Norsan,  bersama Jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat memenuhi Undangan Pertemuan Presiden berkenaan Pengendalian Inflasi di Daerah, Tindak Lanjut Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dan Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Presiden Joko Widodo, menyoroti soal krisis yang saat ini menjadi isu hangat. Krisis tersebut dimulai dari pangan, energi dan sebagainya.

"Tiap hari kita mendengar mulai krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan, dan bahkan ada ribuan orang yang meninggal karena kelaparan. Hal ini sangat mengenaskan. Selain itu semua negara juga sedang di posisi sulit saat ini, dan ekonomi global yang susah diprediksi," ujar Presiden Jokowi. 

Menindaklanjuti hal tersebut, seusai kegiatan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan tentang pengendalian Inflasi di daerah, dimana Provinsi Kalbar termasuk 10 Provinsi terbaik dalam pengendalian Inflasi di daerah dengan perolehan DID tertinggi di Indonesia.

"Ini merupakan semangat bagi Provinsi Kalbar untuk lebih meningkatkan usahanya dalam pengendalian inflasi di daerah, serta bisa mengoptimalkan realisasi anggaran dalam APBD untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi serta dengan kerjasama antar daerah. Ini bertujuan untuk menjagaa kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan," ujar H. Ria Norsan. 

Selanjutnya, terkait masalah penggunaan produk dalam negeri, Provinsi Kalbar telah mencapai 30% untuk penggunaan produk dalam negeri. Wagub Kalbar meminta agar seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para stakeholder di Kalbar maupun di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri.

"Selain itu, arahan langsung Presiden Jokowi kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia untuk bangga dengan menggunakam produk buatan dalam negeri, hal itu menjadi perhatian serius dan telah diinstruksikan setiap organisasi perangkat daerah dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri. Kemudian penurunan angka kemiskinan, kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan, adalah dengan menciptakan lapangan kerja karena dengan pekerjaan tentu masyarakat akan mendapat penghasilan, dan dengan memperoleh penghasilan tentunya masyarakat akan memiliki daya beli serta mampu memenuhi segala kebutuhan kehidupan dan keperluan lainnya," jelas Mantan Bupati Mempawah Dua Periode ini.

"Banyak faktor yang membuat kemiskinan semakin meningkat, karena itu Pemerintah Prov Kalbar melakukan yang telah dilaksanakan saat ini dengan membagikan BLT kepada masyarakat miskin pada Kabupaten/ Kota seluruh Kalbar, mengurangi ketergantungan penggunaan produk luar negeri, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan pendidikan masyarakat dengan bekerja sama dengan instansi terkait," tutupnya. (Ais/adpim/as)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini