Sekadau Kalbar, Suaraborneo.id - Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana, bertempat di Ruang pertemuan Wakil Bupati Sekadau, Rabu (7/9/2022).
Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana
Wakil Bupati Bupati Sekadau, Subandrio mengatakan, Rakor ini sangat penting dilakukan karena bersifat kemanusiaan dan persiapan dalam mengantisipasi bencana yang akan datang.
"Berkaitan dengan situasi dan perkiraan keadaan cuaca 2-3 Minggu terakhir sampai bulan Desember akan terjadi curah hujan tinggi. Maka perlu ada antisipasi kita semua.
Pengalaman tahun 2021 kemarin kita menghadapi jumlah korban yang cukup banyak. Maka kita tidak ingin kecolongan lagi," kata Subandrio.
Wabup mengatakan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sejak awal baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek yakni,
anggaran, tempat pengunsian, Posko bencana dan bantuan logistik. Untuk jangka panjang, berdasarkan pengalaman bencana banjir tahun 2021 lalu titik-titik yang berdampak banjir dan akses yang terputus perlu disiapkan fasilitas perahu karet dan tenda.
"Begitu bencana datang kita sudah siap dan kita tahu peranan masing-masing," tambahnya.
Terkait bantuan logistik, Subandrio juga menanyakan stok pangan/logistik yang ada.
"Kita juga ingin tau berapa stok pangan yang ada di gudang kita dan kapan barang itu akan kadaluarsa," tutup Subandrio.
Mewakili Kapolres Sekadau, Wakapolres, Kompol M. Aminuddin mengatakan, ada beberapa titik rawan di Kabupaten Sekadau antara lain, Sekadau Hulu, Rawak dan Sekadau Hilir.
Untuk itu, ia meminta ada kebersamaan dan kesiapan matang sejak dini seperti kesiapan anggaran, logistik Posko dan persiapan lainnya.
"Dalam penanganan bencana banjir ini yang diperlukan adalah kebersamaan kita. Apakah ada sarana dan prasarana termasuk juga anggaran," ungkap Wakapolres.
Sementara, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Sekadau, Akhmad Suryadi menyampaikan, sesuai data BMKG, bulan Juli - Agustus 2022 terjadi curah hujan tinggi di daerah perhuluan.
"Oleh sebab itu kita perlu antisipasi bencana banjir kiriman dari perhuluan. Terutama permukiman warga yang di pesisir pantai," pesannya.
"Saat ini kita di Kabupaten Sekadau status siaga Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor (Batingsor).
Akhmad Suryadi menjelaskan, dalam pemetaan rawan bencana ada
perubahan paradigma dalam penanganan bencana, yakni masyarakat terdampak,
Pemerintah, dunia usaha dan melibatkan media massa. Selain itu tambahnya, manajemen penanggulangan bencana juga perlu di perbaiki.
Dalam 3 bulan terakhir ini kecamatan yang sudah terdampak banjir adalah Nanga Mahap dan Belitang," pungkasnya.
Adapun hasil dari Rakor ini ada 12 poin dan sudah disepakati bersama dan sudah di tanda tangani yakni:
1. Kesiapan dari kita semua untuk antisipasi
bencana banjir
2. Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor
3. Kesiapan dalam persediaan pangan apabila terjadi bencana banjir
4. Persiapan peralatan dalam menghadapi bencana banjir
5. Kesiapan dari semua stakeholder dalam menghadapi bencana
6. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana dalam menghadapi bencana banjir
7. Memberi himbauan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai khususnya bantaran sungai Kapuas, Sungai Sekadau dan Sungai Belitang untuk siaga menghadapi bencana banjir
8. Melakukan pendataan terhadap infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan publik dan perkebunan yang terkena bencana banjir
9. Pembentukan Posko tanggap darurat bencana Batingsor secara terpadu
10. Menentukan tempat pengungsian yang aman dari bencana
11. Bantuan logistik yang akan disalurkan ke masyarakat harus terdata di Posko bencana
12. Pusat informasi kebencanaan tingkat Kabupaten.
Rakor ini dihadiri oleh Forkopimda, Kepala OPD, Para Camat, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Perwakilan Media, Dewan Adat Dayak (DAD), Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT), dan Undangan lainnya. (as)