Kayong Utara, Kalbar - Terkesan Acuhkan aturan pemerintah terkait pembangunan Terminal Khusus (Tersus) di Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Yulisman, anggota DPRD Kayong Utara ingatkan PT Barata Guna Perkasa (PT BGP) patuhi aturan pemerintah.
Yulisman, anggota DPRD Kayong Utara.
Yulisman juga mengatakan, berdasarkan titik koordinat dan peta wilayah batas desa, lokasi Tersus tersebut masuk di dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara. Namun, pihak perushaan PT Barata Guna Perkasa malah mengurus perizinan di Kabupaten Ketapang.
“Masalah ini sudah kita persoalkan sejak tahun 2020 kemarin. sehingga tidak ada aktivitas mereka,”ungkap Yulisman, Senin (22/8/2022).
Terkait dugaan adanya aktivitas angkutan tug boat milik PT Barata Guna Perkasa yang diduga tidak mendapat izin berlayar oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Yulisman mengaku belum mengetahui hal tersebut. Namun dapat dipastikan, jika mereka tetap beraktivitas maka aktivitas tersebut ilegal.
“Sesuai dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan, mereka menyampaikan, Tersus yang ada secara resmi itu hanya milik CMI,”terangnya.
Selain pembangunan Tersus di Kabupaten Kayong Utara, pihak perusahaan juga diduga membawa material bauksit menggunakan akses jalan Kabupaten di daerah Perawas yang di bangun melalui dana hibah Provinsi Kalimantan Barat. Seharusnya diakui Yulisman, pihak perusahaan membuat jalan sendiri, karena dampak dari angkutan dengan tonase yang melebihi kemampuan jalan tersebut akan mempercepat kerusakan jalan yang dibangun pemerintah saat ini.
“Pak Gubenur aktif membangun jalan itu (Perawas) melalui dana hibah. Mereka (PT Barata Guna Perkasa) hauling melintasi jalan itu. Itu yang kita permasalahkan juga waktu itu,” terang Yulisman.
Ia berharap pihak perusahaan PT Barata Guna Perkasa dapat mematuhi aturan dan administrasi investasi, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Selain itu, pemerintah Kayong Utara saat ini terus konsisten memaksimalkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). (zall/adv)