Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin terima audiensi KAMMI Kalbar
PONTIANAK, suaraborneo.id – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Barat menilai, selama 3 (tiga) tahun kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, pemerataan pembangunan belum sepenuhnya di rasakan oleh masyarakat Kalbar.
Ketua KAMMI Kalimantan Barat, Ihzal Muhaini, mengatakan, pembangunan yang dilakukan Sutarmidji sebagai Gubernur Kalbar selama ini hanya banyak di Kota Pontianak. Sementara di sejumlah daerah di Kalbar masih banyak pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata dirasakan masyarakat.
“Saya melihat pembangunan itu lebih banyak itu di Pontianak. Jadi kita bisa beranggapan bahwa pak Midji ini hanya membangun Kota Pontianak. Harapan kami pembangunan di Kalbar harus merata,” kata Ihzal Muhaini, Ketua KAMMI Kalimantan Barat, saat menyampaikan aspirasi mahasiswa di kantor DPRD Kalbar dalam rangka evaluasi 3 tahun Midji-Norsan, Kamis (16/9/2021) pagi.
KAMMI Kalbar berharap, agar sisa dua tahun kepemimpinan Midji-Norsan dengan jargon Kalbar “BARU” benar-benar merata, karena masih banyak infrastruktur khususnya jalan yang rusak seperti di Ketapang, Sintang, Sekadau dan Kapuas Hulu.
“Harapan kami jangan hanya di Kota Pontianak saja, pokoknya di semua daerah itu harus merata,” harap Ihzal.
Untuk pemerataan pembangunan, KAMMI juga meminta agar pos annggaran pembangunan jalan perlu ditingkatkan. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dan pendidikan juga perlu benar-benar di perhatikan oleh Midji-Norsan di sisa 2 tahun masa jabatan ini.
Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung, menilai, jika dilihat dari sisi target kinerja Midji-Norsan dalam 3 tahun menjabat memang belum tercapai. Namun menurut Tanjung, Sutarmidji pernah berjanji dalam sisa jabatan 2 tahun ini Pemprov Kalbar memfokuskan infrastruktur jalan.
Untuk instrastruktur setiap tahun dianggarkan kurang lebih 250 sampai 300 Milyar.
“Cuman yang harus kita pahami bersama inikan jalan provinsi itu panjang ada 1.500 kilometer panjangnya, sementara APBD kita yang anggarannya cuma 6 koma sekian Triliun kan banyak peruntukan lain yang harus diprioritaskan oleh pemerintah,” kata Suyanto Tanjung.
Suyanto Tanjung juga menjelaskan bahwa dengan anggaran tersebut harus ada skala prioritas pembangunan, untuk itu DPRD Kalbar mendorong Pemprov Kalbar meyakinkan pemerintah pusat untuk membantu menyelesaikan infrastruktur di Kalbar yang rusak parah dan hampir terjadi di setiap kabupaten.
Untuk pos angaran di tahun 2022 saat ini masih dibahas oleh DPRD bersama Pemprov Kalbar. Badan anggaran DPRD Kalbar mengusulkan untuk tahun 2022 pos anggaran penanganan infrastruktur jalan minimal diangarkan Rp500 Milyar meskipun Gubernur Kalbar mengusulkan 1 Triliun.
“Ya, (target Gubernur) itu 1 Triliun, tapi karna kondisi Covid PAD kita juga menurun, maka kita juga harus realistis, mungkin dengan Rp500 Milyar itu lebih realistis,” pungkasnya.(TN)